Menu

Edukasi

Tokenisasi RWA di Luar Negeri: Contoh Penerapan dan Aturannya di Berbagai Negara

C
Christian Titus
28 menit baca · 3 NOV 2026
Tokenisasi RWA di Luar Negeri: Contoh Penerapan dan Aturannya di Berbagai Negara

Anda mungkin pernah membaca bahwa manajer investasi terbesar di dunia sudah punya dana ter-tokenisasi, atau bahwa pemerintah Hong Kong menerbitkan obligasinya langsung di blockchain. Berita seperti ini mudah membuat tokenisasi terdengar sudah menjadi arus utama di luar negeri. Kenyataannya lebih beragam: sebagian proyek sudah berjalan dengan uang sungguhan, sebagian masih uji coba, dan aturannya berbeda di setiap negara.

Tokenisasi RWA di luar negeri sudah berjalan dalam tiga bentuk: produk swasta yang mencatat aset seperti dana pasar uang di blockchain, penerbitan obligasi langsung dalam bentuk token oleh pemerintah atau lembaga, dan uji coba infrastruktur oleh bank sentral. Regulator di Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Uni Eropa memegang prinsip yang sama: token atas surat berharga tetap diperlakukan sebagai surat berharga. Per 3 November 2026, nilai aset dunia nyata ter-tokenisasi yang bisa dipindahkan antardompet tercatat sekitar USD 39 miliar (rwa.xyz, 2026a).

Artikel ini memetakan contoh penerapannya di sepuluh yurisdiksi, cara masing-masing mengaturnya, dan pelajaran yang relevan bagi Indonesia. Untuk posisi aturan di dalam negeri, Anda bisa membaca Aturan Tokenisasi di Indonesia.

Daftar Isi

  1. Apa yang Dimaksud Implementasi Tokenisasi RWA?
  2. Seberapa Besar Pasar Tokenisasi RWA Global?
  3. Cara Negara Mengatur Tokenisasi: Satu Prinsip, Tiga Jalan
  4. Amerika Serikat: Dana Ter-tokenisasi dan Pengecualian Baru SEC
  5. Singapura: Project Guardian dan Panduan MAS
  6. Hong Kong: Empat Kali Menerbitkan Obligasi Digital
  7. Jepang: Pasar Security Token yang Didominasi Properti
  8. Uni Eropa: DLT Pilot Regime
  9. Swiss dan Inggris: Mengubah Undang-Undang atau Membuka Sandbox
  10. Uni Emirat Arab: Tokenisasi Properti dan Sandbox Sukuk
  11. Malaysia dan Thailand: Sukuk dan Surat Utang Negara Mulai Ditokenisasi
  12. Tabel Perbandingan Sepuluh Yurisdiksi
  13. Lima Pelajaran dari Implementasi di Luar Negeri
  14. Apa Artinya bagi Indonesia?
  15. Kesimpulan
  16. Referensi
  17. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apa yang Dimaksud Implementasi Tokenisasi RWA?

Tokenisasi RWA adalah proses merepresentasikan hak atas aset dunia nyata (real-world asset), seperti obligasi, unit reksa dana, emas, atau properti, dalam bentuk token yang tercatat di blockchain. Asetnya tetap berada di dunia nyata dan disimpan pihak yang berwenang. Yang pindah ke blockchain adalah catatan kepemilikan dan cara memindahkannya. Kalau Anda belum familiar dengan blockchain, mulailah dari artikel Blockchain Adalah?.

“Implementasi” di artikel ini berarti tokenisasi yang sudah melibatkan aset dan investor sungguhan. Dari contoh di berbagai negara, polanya bisa dikelompokkan menjadi tiga:

ModelSiapa yang menjalankanContoh
Produk swasta atas aset yang sudah adaManajer investasi atau bankDana pasar uang ter-tokenisasi di Amerika Serikat
Penerbitan nativePemerintah, lembaga multilateral, atau korporasi menerbitkan surat utangnya langsung dalam bentuk tokenObligasi hijau digital Hong Kong, obligasi digital Bank Investasi Eropa, sukuk ter-tokenisasi Khazanah Malaysia
Uji coba infrastrukturBank sentral dan regulator bersama industriProject Guardian (Singapura), Project Ensemble (Hong Kong), Pontes (zona euro)

Analogi sederhananya seperti perpindahan dari buku tabungan ke mobile banking. Model pertama mirip bank yang membuatkan aplikasi untuk rekening yang sudah ada. Model kedua mirip rekening baru yang sejak awal hanya ada dalam bentuk digital. Model ketiga adalah pekerjaan membangun jalur kliring dan pembayaran agar keduanya bisa terhubung dengan sistem keuangan yang lain.

2. Seberapa Besar Pasar Tokenisasi RWA Global?

Angka pasar tokenisasi sering dikutip berbeda-beda, dari puluhan miliar sampai ratusan miliar dolar AS. Perbedaannya hampir selalu soal definisi.

Penyedia data rwa.xyz sejak November 2025 memisahkan dua kategori (rwa.xyz, 2025):

  • Aset terdistribusi (distributed): token yang bisa dipindahkan ke dompet di luar platform penerbit dan berpindah antardompet, meskipun pemegangnya dibatasi daftar investor terverifikasi.
  • Aset terwakili (represented): token yang tidak bisa keluar dari platform penerbit. Di sini blockchain terutama dipakai sebagai alat pencatatan dan pencocokan data antarlembaga.

Per 3 November 2026, angkanya sebagai berikut (rwa.xyz, 2026a; 2026b):

UkuranNilaiCatatan
Aset terdistribusiUSD 39,05 miliarPaling dekat dengan “pasar” yang bisa diakses investor
Aset terwakiliUSD 397,98 miliarSekitar 88% berada di satu jaringan, Canton, yang dipakai institusi keuangan besar
Surat utang pemerintah AS ter-tokenisasiUSD 14,21 miliar119 produk; lebih dari sepertiga nilai aset terdistribusi

Angka ini masih kecil dibanding pasar obligasi dan reksa dana dunia. Financial Stability Board (FSB) pada Oktober 2024 menyimpulkan tokenisasi belum menimbulkan risiko material bagi stabilitas keuangan karena skalanya masih kecil (FSB, 2024). Porsi terbesarnya pun berasal dari aset yang paling sederhana: surat utang negara jangka pendek dan dana pasar uang yang menempatkan dananya di sana.

3. Cara Negara Mengatur Tokenisasi: Satu Prinsip, Tiga Jalan

Hampir semua regulator besar berangkat dari prinsip yang sama: aktivitas yang sama, risiko yang sama, hasil pengaturan yang sama (same activity, same risk, same regulatory outcome). IOSCO, organisasi regulator pasar modal dunia, memakai prinsip ini dalam laporan akhirnya tentang tokenisasi aset keuangan pada November 2025 (IOSCO, 2025). Otoritas Moneter Singapura (MAS) memakai rumusan yang sama dalam panduan tokenisasinya (MAS, 2025).

Artinya, sebuah obligasi tidak berubah menjadi benda hukum baru hanya karena dicatat di blockchain. Yang berbeda antarnegara adalah cara mengakomodasi teknologinya. Ada tiga jalan yang umum ditempuh:

JalanCara kerjaContoh
Aturan lama ditambah panduanUndang-undang pasar modal tetap berlaku; regulator menerbitkan panduan atau pengecualian terbatasAmerika Serikat, Singapura, Hong Kong, Abu Dhabi (ADGM)
Rezim uji coba khususRegulator membuka sandbox atau rezim percontohan yang membebaskan sebagian kewajiban teknis, dengan batas nilai dan waktuUni Eropa, Inggris, Dubai (DIFC), Malaysia
Mengubah undang-undangHukum perdata atau pasar modal diubah agar catatan di blockchain diakui sebagai bukti kepemilikan surat berhargaSwiss, Jepang

Ketiga jalan ini tidak saling meniadakan. Hong Kong, misalnya, memakai aturan efek yang ada sekaligus menjalankan sandbox bank sentral.

4. Amerika Serikat: Dana Ter-tokenisasi dan Pengecualian Baru SEC

Contoh penerapan

  • BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL). Diluncurkan 20 Maret 2024 di Ethereum, menempatkan dana pada kas, surat utang pemerintah AS, dan repo (BlackRock, 2024). Per 2 November 2026 nilainya sekitar USD 2,08 miliar dan tersedia di sembilan jaringan blockchain (rwa.xyz, 2026c).
  • Franklin OnChain U.S. Government Money Fund. Beroperasi sejak 2021. Franklin Templeton menyebutnya reksa dana terdaftar AS pertama yang memakai blockchain publik untuk memproses transaksi dan mencatat kepemilikan unit (Franklin Templeton, 2023).
  • J.P. Morgan. Unit manajemen asetnya meluncurkan dana pasar uang ter-tokenisasi pertama di Ethereum pada 15 Desember 2025 untuk investor yang memenuhi syarat, lalu dana kedua pada 13 Mei 2026 yang dirancang untuk penerbit token pembayaran (J.P. Morgan Asset Management, 2025; 2026).
  • DTCC. Lembaga kliring dan penyimpanan efek utama AS ini menjalankan transaksi produksi dengan aset ter-tokenisasi bersama sekitar 40 perusahaan pada 15 Juli 2026, lalu meresmikan layanan tokenisasinya pada 28 Oktober 2026 (DTCC, 2026a; 2026b).

Cara mengaturnya

AS tidak membuat undang-undang khusus tokenisasi. Securities and Exchange Commission (SEC) memakai undang-undang efek yang sudah ada. Komisioner SEC Hester Peirce merangkumnya dalam pernyataan 9 Juli 2025: “Tokenized securities are still securities”, efek yang ditokenisasi tetap efek (Peirce, 2025). Staf SEC kemudian menerbitkan pernyataan pada 28 Januari 2026 yang membedakan token yang diterbitkan sendiri oleh emiten dan token yang dibuat pihak ketiga, baik yang benar-benar memegang efek aslinya maupun yang hanya meniru pergerakan nilainya (SEC, 2026a).

Pada 17 September 2026, SEC menerbitkan Innovation Exemption, pengecualian sementara selama lima tahun bagi venue yang memperdagangkan saham ter-tokenisasi. Syaratnya antara lain token wajib memberi hak yang sama dengan saham aslinya, dan jika token dibuat pihak ketiga, emiten saham harus diberi tahu serta diberi kesempatan mengajukan keberatan sebelum perdagangan dimulai (SEC, 2026b). Sebelumnya, pada 18 Maret 2026, SEC menyetujui aturan Nasdaq untuk memperdagangkan saham ter-tokenisasi di buku order yang sama dengan saham biasa (SEC, 2026c).

Untuk sisi pembayaran, GENIUS Act tentang token pembayaran bernilai stabil (stablecoin) ditandatangani menjadi undang-undang pada 18 Juli 2025 (The White House, 2025). Sementara itu, RUU struktur pasar aset digital (CLARITY Act) belum menjadi undang-undang. RUU ini lolos di DPR pada Juli 2025, tetapi gagal dalam pemungutan suara prosedural di Senat dengan skor 49 lawan 50 pada 15 September 2026 (FinTech Weekly, 2026).

5. Singapura: Project Guardian dan Panduan MAS

Singapura menempatkan regulator sebagai mitra uji coba. Project Guardian dimulai 31 Mei 2022 sebagai kolaborasi MAS dan industri untuk menguji tokenisasi aset (MAS, 2022). Per Januari 2026, proyek ini melibatkan sembilan otoritas, termasuk FSA Jepang, FCA Inggris, FINMA Swiss, IMF, dan Bank Dunia, serta 28 lembaga keuangan dan tujuh asosiasi industri (MAS, 2026a). Pada November 2024, MAS menerbitkan dua kerangka praktik industri untuk obligasi dan dana ter-tokenisasi (MAS, 2024).

Dari sisi aturan, MAS menerbitkan Guide on the Tokenisation of Capital Markets Products pada 14 November 2025. Panduan ini menegaskan bahwa ketentuan hukum yang ada berlaku sama untuk produk pasar modal yang ditokenisasi maupun yang tidak, dan penawarannya tetap tunduk pada Securities and Futures Act (MAS, 2025).

Bank sentralnya juga ikut menerbitkan. MAS menerbitkan MAS Bills ter-tokenisasi senilai S$1 juta bertenor tujuh hari pada 23 September 2026 dan S$10 juta bertenor 14 hari pada 9 Oktober 2026, diselesaikan dengan uang bank sentral untuk transaksi antarbank (wholesale CBDC) di jaringan uji SGD Testnet dan hanya untuk investor institusi (MAS, 2026b). Ukurannya kecil, karena tujuannya menguji mekanisme penyelesaian, bukan menghimpun dana.

6. Hong Kong: Empat Kali Menerbitkan Obligasi Digital

Hong Kong adalah contoh paling jelas untuk model penerbitan native oleh pemerintah. Ukurannya naik dari tahun ke tahun:

PenerbitanTanggalUkuranCatatan
PertamaFebruari 2023HK$800 juta, tenor 1 tahunPlatform GS DAP milik Goldman Sachs di blockchain privat (HKMA, 2023)
KeduaFebruari 2024Sekitar HK$6 miliar dalam HKD, RMB, USD, dan EURDiterbitkan langsung dalam bentuk digital di platform HSBC Orion (HKMA, 2024)
KetigaNovember 2025Sekitar HK$10 miliarMengintegrasikan uang bank sentral ter-tokenisasi; permintaan lebih dari HK$130 miliar (HKMA, 2025)
KeempatSeptember 2026Sekitar HK$20 miliarTranche HKD diselesaikan dengan simpanan bank ter-tokenisasi melalui EnsembleTX (HKMA, 2026a)

Pemerintah Hong Kong menyebut penerbitan keempat sebagai penerbitan obligasi digital terbesar di dunia. Klaim ini berasal dari penerbitnya sendiri.

Aturannya tetap memakai kerangka efek yang ada. Dua edaran Securities and Futures Commission (SFC) tanggal 2 November 2023 menggambarkan efek ter-tokenisasi sebagai efek tradisional yang dibungkus token, sehingga aturan yang berlaku tetap sama. Penerbit dan penyedia produk tetap bertanggung jawab atas risiko kepemilikan dan teknologinya, termasuk ketika pekerjaan teknis diserahkan ke pihak lain (SFC, 2023a; 2023b). Per 31 Maret 2026, sudah ada 13 produk investasi ritel ter-tokenisasi yang diotorisasi SFC, sebagian besar dana pasar uang (SFC, 2026).

Di sisi infrastruktur, bank sentral Hong Kong (HKMA) menjalankan Project Ensemble sejak Maret 2024. Per 2 November 2026, penyelesaian antarbank dengan uang bank sentral ter-tokenisasi di proyek ini berjalan 24 jam sehari, tujuh hari seminggu (HKMA, 2026b).

7. Jepang: Pasar Security Token yang Didominasi Properti

Jepang memilih mengubah undang-undang. Sejak perubahan Financial Instruments and Exchange Act yang berlaku Mei 2020, hak yang dicatat dan dipindahkan secara elektronik, misalnya lewat token di blockchain, diperlakukan sebagai efek (FSA, 2020; DLA Piper, t.t.). Pasar sekunder pertamanya, ODX START, mulai beroperasi 25 Desember 2023 dengan dua token properti sebagai efek perdana (SMBC Nikko, 2023).

Pasar Jepang sudah berisi investor ritel, dan isinya didominasi properti. Menurut laporan BOOSTRY, penerbitan security token pada tahun fiskal 2025 mencapai JPY165 miliar dari 24 token, dengan nilai kumulatif JPY333,3 miliar dari 82 token. Sekitar 85% penerbitan tahun itu berupa hak manfaat atas trust properti (BOOSTRY, 2026). Pemerintah juga mulai melirik surat utang negara: Kementerian Keuangan Jepang membentuk kelompok kajian obligasi negara berbasis blockchain pada 30 September 2026 (Ministry of Finance Japan, 2026).

8. Uni Eropa: DLT Pilot Regime

Uni Eropa memilih rezim percontohan. DLT Pilot Regime (Regulation (EU) 2022/858) berlaku sejak 23 Maret 2023 dan mengizinkan tiga jenis infrastruktur: venue perdagangan berbasis DLT, sistem penyelesaian berbasis DLT, dan gabungan keduanya. Infrastruktur ini dibebaskan dari sebagian kewajiban teknis aturan pasar modal dan penyelesaian efek, tetapi dengan batas: saham hanya dari emiten berkapitalisasi di bawah EUR 500 juta, obligasi di bawah EUR 1 miliar per penerbitan, total nilai paling banyak EUR 6 miliar per infrastruktur, dan izin paling lama enam tahun (Uni Eropa, 2022).

Sejauh ini pemakaiannya masih sedikit. Daftar ESMA per Januari 2026 mencatat enam infrastruktur berizin di Ceko, Jerman, Lituania, Prancis, dan Spanyol (ESMA, 2026). Dalam laporan Juni 2025, ESMA menilai aktivitasnya masih sangat terbatas dan merekomendasikan agar batasnya dinaikkan (ESMA, 2025). Komisi Eropa kemudian mengusulkan pada Desember 2025 agar batas agregat dinaikkan menjadi EUR 100 miliar per infrastruktur, sedangkan posisi Dewan Uni Eropa pada Oktober 2026 menginginkan EUR 300 miliar (Taylor Wessing, 2026; Council of the European Union, 2026). Parlemen Eropa belum memutuskan, jadi batas baru ini belum berlaku.

Aturan aset digital Uni Eropa, MiCA, sering dikira mengatur semua token. Padahal MiCA tidak berlaku untuk aset digital yang tergolong instrumen keuangan (Uni Eropa, 2023, Pasal 2 ayat 4), sehingga token atas obligasi atau saham tetap tunduk pada aturan pasar modal biasa.

Contoh penerbitan di Eropa sudah ada sejak 2021. Bank Investasi Eropa (EIB) menerbitkan obligasi digital pertamanya senilai EUR 100 juta bertenor dua tahun di Ethereum pada April 2021, dengan pembayaran memakai token uang bank sentral dari Banque de France (EIB, 2021). Siemens menerbitkan obligasi digital EUR 60 juta pada Februari 2023 (Siemens, 2023). Bank Sentral Eropa (ECB) menguji penyelesaian transaksi DLT dengan uang bank sentral bersama 64 peserta pada 2024, dengan nilai sekitar EUR 1,6 miliar (ECB, 2025), lalu meluncurkan layanan Pontes pada 21 September 2026 (ECB, 2026).

9. Swiss dan Inggris: Mengubah Undang-Undang atau Membuka Sandbox

Swiss menempuh jalan undang-undang. Lewat DLT Act, efek berbasis register blockchain diakui dalam hukum perdata sejak 1 Februari 2021, dan izin baru untuk fasilitas perdagangan DLT berlaku sejak 1 Agustus 2021 (Swiss Federal Council, 2020; Federal Department of Finance, 2021). FINMA memberi izin bursa dan lembaga penyimpanan efek kepada SIX Digital Exchange pada September 2021, lalu izin fasilitas perdagangan DLT pertama kepada BX Digital pada 18 Maret 2025 (FINMA, 2021; 2025). Bank sentral Swiss juga memperpanjang uji coba uang bank sentral untuk penyelesaian transaksi antarbank lewat Project Helvetia (SNB, 2025).

Inggris memilih sandbox. Digital Securities Sandbox dibentuk lewat peraturan yang berlaku 8 Januari 2024 sampai 8 Januari 2029 (UK Government, 2023). Per 2 November 2026, 17 peserta berada di tahap awal dan tiga di tahap kedua, tetapi belum ada yang beroperasi penuh (Bank of England, 2026). Pemerintah Inggris juga menyiapkan obligasi negara digital bernama DIGIT. Platform HSBC Orion ditunjuk pada Februari 2026, enam bank penjamin emisi ditunjuk pada Oktober 2026, dan penerbitan pertama diperkirakan pada kuartal I 2027 (HM Treasury, 2026). Untuk reksa dana, FCA menerbitkan panduan tokenisasi dana pada April 2026 (FCA, 2026).

10. Uni Emirat Arab: Tokenisasi Properti dan Sandbox Sukuk

Dubai menokenisasi sertifikat kepemilikan properti lewat lembaga pertanahannya sendiri. Dubai Land Department (DLD) memulai uji coba bersama regulator aset virtual Dubai (VARA) pada Maret 2025 (DLD, 2025a). Proyek pertamanya dijual lewat platform Prypco Mint pada Mei 2025 dengan minimum AED 2.000, khusus pemegang identitas UEA (DLD, 2025b). Sejak 20 Februari 2026, token properti itu bisa diperjualbelikan di pasar sekunder (DLD, 2026). DLD memproyeksikan tokenisasi properti bisa mencapai AED 60 miliar atau sekitar 7% pasar properti Dubai pada 2033. Angka ini proyeksi DLD sendiri.

Aturannya dibuat rinci. Dalam rulebook penerbitan yang diperbarui Mei 2025, VARA mengatur token yang merujuk aset dunia nyata: penerbit wajib berizin dan meminta persetujuan untuk setiap token, cadangan aset disimpan di kustodian berizin dan terpisah dari harta penerbit, audit independen dilakukan setiap enam bulan, posisi cadangan dipublikasikan paling tidak sebulan sekali, dan pemegang bisa menebus tokennya senilai dalam dirham tanpa biaya (VARA, 2025).

Di pusat keuangan DIFC, regulator DFSA membuka Tokenisation Regulatory Sandbox pada 2025 untuk penerbitan, perdagangan, penyimpanan, dan penyelesaian investasi ter-tokenisasi, termasuk sukuk. Sebanyak 96 perusahaan menyatakan minat (DFSA, 2025a; 2025b). Di Abu Dhabi, regulator ADGM memperlakukan sekuritas digital yang punya ciri sekuritas biasa sebagai sekuritas (ADGM, 2020). Arab Saudi juga mulai bergerak: otoritas properti REGA mencatat tokenisasi sertifikat properti pertamanya pada November 2025 (Arabian Business, 2025).

11. Malaysia dan Thailand: Sukuk dan Surat Utang Negara Mulai Ditokenisasi

Bagi pembaca yang peduli prinsip syariah, Malaysia adalah contoh terdekat. Pada 28 April 2026, Khazanah Nasional bersama Securities Commission Malaysia (SC) menerbitkan sukuk ter-tokenisasi pertama di Malaysia: RM100 juta, tenor satu tahun, dengan akad wakalah bi al-istithmar di bawah Program Sukuk Danum. CIMB dan Maybank terlibat, dan investornya antara lain CGC, KWAP, dan OCBC Malaysia. Tujuannya menguji kesiapan institusi menjalankan alur kerja sukuk ter-tokenisasi (Khazanah Nasional, 2026).

Empat bulan kemudian, pada 27 Agustus 2026, CIMB Islamic menerbitkan sukuk senilai total RM1,68 miliar, dengan RM1,38 miliar di antaranya dalam bentuk token. Bagian ter-tokenisasi itu dibayar dengan simpanan bank ter-tokenisasi dan dibeli 12 investor institusi. Pilot ini berjalan di Digital Asset Innovation Hub milik Bank Negara Malaysia. Pembayaran imbalan, perdagangan sekunder, dan pelunasan belum termasuk yang diuji (CIMB Group, 2026).

Kerangka aturannya sedang disusun. SC Malaysia mengonsultasikan kerangka tokenisasi produk pasar modal pada Mei sampai Juni 2025, dengan prinsip produk ter-tokenisasi diperlakukan sama dengan produk konvensional ditambah kewajiban pengungkapan, tata kelola, dan pencatatan (SC Malaysia, 2025). Bank Negara Malaysia menerbitkan makalah diskusi tentang tokenisasi aset pada 30 Oktober 2025 (Bank Negara Malaysia, 2025).

Thailand mencoba jalur berbeda lewat G-Token, token investasi yang diterbitkan Kementerian Keuangan. Kabinet Thailand menyetujuinya pada 13 Mei 2025 dengan rencana nilai sekitar THB 5 miliar dan minimum pembelian rendah (PRD Thailand, 2025). Per November 2026, kami belum menemukan sumber yang mengonfirmasi penerbitannya.

Preseden sukuk dan posisi syariah

Upaya membawa sukuk ke blockchain sebenarnya sudah dimulai sejak 2018. Al Hilal Bank di Abu Dhabi memakai blockchain untuk transaksi pasar sekunder atas sukuk USD 500 juta yang diterbitkannya pada November 2018 (Al Hilal Bank, 2018). Pada Oktober 2019, Blossom Finance menerbitkan SmartSukuk di Ethereum untuk BMT Bina Ummah di Yogyakarta senilai Rp710 juta dengan akad mudharabah dan tenor satu tahun (Blossom Finance, 2019). Keduanya menyebut transaksinya sebagai yang pertama di dunia; klaim itu berasal dari penerbitnya sendiri.

Standar syariah khusus untuk lapisan token belum ada. Dari penelusuran kami, AAOIFI belum menerbitkan standar atau draf standar tentang tokenisasi. Dalam forum AAOIFI pada Mei 2023, Sekretaris Jenderal Akademi Fikih Islam Internasional (IIFA) membedakan representasi digital atas aset nyata dari aset digital yang tidak bersandar pada aset, dan menyebut hanya kelompok kedua yang masih diperdebatkan. Pandangan itu disampaikan dalam diskusi, bukan sebagai fatwa (IIFA, 2023). Sementara itu, pasar sukuk globalnya sendiri sudah melewati USD 1 triliun pada akhir 2025 (Arab News, 2026).

12. Tabel Perbandingan Sepuluh Yurisdiksi

YurisdiksiContoh implementasiPendekatanStatus per 3 November 2026
Amerika SerikatDana pasar uang ter-tokenisasi, layanan tokenisasi DTCCAturan efek yang ada plus pengecualian SECBerjalan; RUU struktur pasar aset digital belum lolos Senat
SingapuraProject Guardian, MAS Bills ter-tokenisasiAturan efek yang ada plus panduan MASBerjalan; penyelesaian dengan uang bank sentral masih uji coba
Hong KongEmpat obligasi hijau digital pemerintah, dana pasar uang ritelAturan efek yang ada plus edaran SFCBerjalan; penerbitan pemerintah terbesar sejauh ini
JepangSecurity token properti, ODX STARTPerubahan undang-undang (2020)Pasar ritel aktif, didominasi properti
Uni EropaObligasi digital EIB, enam infrastruktur DLTRezim percontohanBerjalan dengan batas nilai; reformasi masih dibahas
SwissSIX Digital Exchange, BX DigitalPerubahan undang-undang (2021)Berjalan
InggrisDigital Securities Sandbox, DIGITSandboxBelum ada peserta yang beroperasi penuh; DIGIT direncanakan kuartal I 2027
Uni Emirat ArabTokenisasi properti Dubai, sandbox DFSAAturan khusus otoritas plus sandboxBerjalan, termasuk pasar sekunder properti
MalaysiaSukuk Khazanah dan CIMBKonsultasi kerangka SC plus hub inovasi bank sentralPilot institusi
ThailandG-TokenInstrumen khusus pemerintahDisetujui kabinet; penerbitan belum terkonfirmasi

13. Lima Pelajaran dari Implementasi di Luar Negeri

1. Teknologi tidak mengubah status hukum. Di AS, Singapura, Hong Kong, Uni Eropa, Abu Dhabi, dan Malaysia, token atas surat berharga tetap diatur sebagai surat berharga. Regulator memberi kelonggaran di sisi teknis, misalnya cara pencatatan dan penyelesaian, bukan pada definisi instrumennya.

2. Aset yang paling sederhana bergerak paling dulu. Surat utang pemerintah AS ter-tokenisasi mencapai USD 14,21 miliar, lebih dari sepertiga nilai aset ter-tokenisasi yang bisa dipindahkan antardompet (rwa.xyz, 2026a; 2026b). Penerbitan pemerintah Hong Kong, MAS Bills, rencana DIGIT, dan sukuk Malaysia juga berbasis surat utang. Aset seperti ini mudah dinilai, arus kasnya jelas, dan penerbitnya kredibel.

3. Jalur pembayaran sama pentingnya dengan tokennya. Bayangkan membeli rumah ketika sertifikatnya bisa pindah tangan dalam hitungan detik, tetapi uangnya masih harus ditransfer antarbank selama dua hari. Keuntungan kecepatannya hilang. Karena itu Hong Kong memakai uang bank sentral dan simpanan bank ter-tokenisasi, Singapura menguji uang bank sentral untuk transaksi antarbank, zona euro meluncurkan Pontes, CIMB memakai simpanan ter-tokenisasi, dan AS mengatur token pembayaran lewat GENIUS Act.

4. Uji coba jauh lebih banyak daripada pasar. ESMA menilai aktivitas DLT Pilot Regime masih sangat terbatas (ESMA, 2025). Sandbox Inggris belum punya peserta yang beroperasi penuh (Bank of England, 2026). Pilot CIMB belum menguji pembayaran imbalan dan perdagangan sekunder (CIMB Group, 2026). Saat membaca berita “pertama di dunia”, periksa apakah itu uji coba terbatas atau produk yang bisa dibeli investor.

5. Hak pemegang token harus jelas sejak awal. Pada Juli 2025, OpenAI menyatakan bahwa token terkait sahamnya yang ditawarkan Robinhood di Eropa bukan ekuitas OpenAI dan tidak dibuat bersama OpenAI (TechCrunch, 2025). Direktur Eksekutif ESMA, Natasha Cazenave, kemudian mengingatkan bahwa saham ter-tokenisasi umumnya tidak memberi hak pemegang saham, sehingga berisiko disalahpahami investor (Reuters, 2025). Dua syarat dalam pengecualian SEC tahun 2026, yaitu hak yang sama dengan saham asli dan pemberitahuan kepada emiten, menyasar persoalan yang sama.

14. Apa Artinya bagi Indonesia?

Indonesia sudah punya dasar undang-undang. Penjelasan Pasal 213 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 menyebut aktivitas tokenisasi dalam ruang lingkup Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) (Republik Indonesia, 2026). OJK sudah meluluskan tujuh peserta sandbox, termasuk model tokenisasi emas, tokenisasi surat berharga dengan skema Kontrak Pengelolaan Dana, dan tokenisasi manfaat properti (OJK, 2026a). Peraturan OJK tentang penawaran aset ditokenisasi masih berupa rancangan, dan OJK menyatakan sedang mengembangkan tokenisasi sukuk bersama Kementerian Keuangan (OJK, 2026b). Rinciannya ada di Aturan Tokenisasi di Indonesia.

Dibanding negara lain, posisi Indonesia saat ini paling mirip Malaysia: dasar hukum dan ruang uji coba sudah ada, sedangkan aturan teknisnya sedang disusun. Dari pengalaman luar negeri, ada beberapa pertanyaan yang kelak perlu dijawab aturan di Indonesia. Kami menyajikannya sebagai pertanyaan terbuka, bukan kesimpulan:

  • Di rezim mana token atas surat berharga berada? Regulator di luar negeri umumnya tetap memperlakukannya sebagai efek. Bagaimana OJK menerapkan prinsip ini pada token atas surat berharga belum diumumkan.
  • Aset apa yang dipakai untuk pembayaran? Pengalaman Hong Kong, Singapura, dan Malaysia menunjukkan manfaat tokenisasi baru terasa penuh jika uangnya juga bisa berpindah di jalur yang sama.
  • Seberapa besar ruang tumbuhnya? Uni Eropa menunjukkan bahwa batas nilai yang terlalu kecil bisa membuat rezim percontohan sepi peminat.
  • Apa hak pemegang token dan bagaimana mengungkapkannya? Kasus token saham di Eropa menunjukkan risiko ketika investor mengira memegang aset, padahal hanya memegang klaim kepada penerbit token.
  • Bagaimana aspek syariah lapisan tokennya? Kesesuaian syariah sukuk sebagai aset dasar tidak otomatis berpindah ke akad antara penerbit token dan investor. Fatwa khusus DSN-MUI untuk kategori ini belum ada.

Sebelum aturan khususnya terbit, risiko instrumen dasarnya tetap berlaku, termasuk risiko pasar dan nilai tukar. Pembahasannya ada di Risiko Investasi Sukuk Negara dan Cara Menyikapinya.

15. Kesimpulan

Tokenisasi RWA di luar negeri sudah melewati tahap konsep, tetapi skalanya masih kecil dan tidak merata. Pasar yang bisa diakses investor sekitar USD 39 miliar, dan bagian terbesarnya adalah surat utang pemerintah AS dan dana pasar uang. Implementasi paling matang datang dari pemerintah dan lembaga besar: empat obligasi hijau digital Hong Kong, obligasi digital EIB, dan sukuk ter-tokenisasi Khazanah serta CIMB di Malaysia.

Polanya juga konsisten. Regulator di negara maju tidak menciptakan kategori hukum baru untuk token atas surat berharga. Mereka memakai aturan efek yang ada, lalu membuka ruang uji coba untuk pencatatan dan penyelesaian. Bagi investor, nilai sebuah token ditentukan oleh aset di baliknya, hak yang Anda pegang atas aset itu, dan pengawasan atas penerbitnya. Teknologinya mengubah cara pencatatan dan pemindahan, tidak lebih.

Indonesia berada di tahap yang mirip dengan Malaysia: dasar hukum sudah ada, uji coba berjalan, dan aturan teknis sedang disusun. Kami akan memperbarui artikel ini setiap ada perkembangan penting di luar negeri maupun di dalam negeri. Untuk memahami apa yang berubah ketika aset sekelas sukuk negara ditokenisasi, lanjutkan ke Manfaat Tokenisasi Sukuk Negara.

16. Referensi

Regulasi dan dokumen resmi

ADGM. (2020, diperbarui 23 Februari). Guidance on regulation of digital securities activities in ADGM. https://www.adgm.com/legal-framework/guidance-and-policy-statements

Bank Negara Malaysia. (2025, 30 Oktober). Discussion paper on asset tokenisation in the Malaysian financial sector. https://www.bnm.gov.my/-/dp-at

Bank of England. (2026). Digital Securities Sandbox dashboard. Diakses 3 November 2026. https://www.bankofengland.co.uk/financial-stability/digital-securities-sandbox/digital-securities-sandbox-dashboard

Council of the European Union. (2026, 5 Oktober). Presidency compromise text, document 13777/26 (paket integrasi dan pengawasan pasar). https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13777-2026-INIT/en/pdf

DFSA. (2025a, Maret). DFSA seeks expressions of interest for its Tokenisation Regulatory Sandbox. https://www.dfsa.ae/news/dfsa-seeks-expressions-interest-tokenisation-regulatory-sandbox

DFSA. (2025b, 12 Mei). DFSA’s inaugural Tokenisation Regulatory Sandbox attracts expression of interest from close to 100 firms. https://www.dfsa.ae/news/dfsas-inaugural-tokenisation-regulatory-sandbox-attracts-expression-interest-close-100-firms-marking-major-milestone-difcs-finte

DLD (Dubai Land Department). (2025a, 19 Maret). Dubai Land Department launches pilot phase of the Real Estate Tokenisation Project. https://dubailand.gov.ae/en/news-media/dubai-land-department-launches-pilot-phase-of-the-real-estate-tokenisation-project

DLD (Dubai Land Department). (2025b, 25 Mei). DLD launches the MENA’s first tokenized real estate project through the Prypco Mint platform. https://dubailand.gov.ae/en/news-media/dld-launches-the-mena-s-first-tokenized-real-estate-project-through-the-prypco-mint-platform

DLD (Dubai Land Department). (2026, 9 Februari). Dubai Land Department launches Phase II of the Real Estate Tokenisation Project. https://dubailand.gov.ae/en/news-media/dubai-land-department-launches-phase-ii-of-the-real-estate-tokenisation-project-enabling-resale-in-the-secondary-market-from-20-february

ECB (European Central Bank). (2025, 1 Juli). Exploratory work on new technologies for wholesale central bank money settlement. https://www.ecb.europa.eu/press/pubbydate/2025/html/ecb.exploratoryworknewtechnologies202506.en.html

ECB (European Central Bank). (2026). Pontes. Diakses 3 November 2026. https://www.ecb.europa.eu/paym/target/pontes/html/index.en.html

ESMA. (2025, 25 Juni). Report on the functioning and review of the DLT Pilot Regime (Article 14). https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2025-06/ESMA75-117376770-460_Report_on_the_functioning_and_review_of_the_DLTR_-_Art.14.pdf

ESMA. (2026, Januari). Authorised DLT market infrastructures. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2026-01/Authorised_DLT_Market_Infrastructures.pdf

FCA. (2026, 30 April). PS26/7: Progressing fund tokenisation. https://www.fca.org.uk/publications/policy-statements/ps26-7-progressing-fund-tokenisation

Federal Department of Finance (Swiss). (2021, 18 Juni). Federal Council brings remaining part of DLT bill into force (siaran pers). https://www.efd.admin.ch/efd/en/home/the-fdf/nsb-news_list.msg-id-84035.html

FINMA. (2021, 10 September). FINMA licenses SIX Digital Exchange. https://www.finma.ch/en/news/2021/09/20210910-mm-sdx/

FINMA. (2025, 18 Maret). FINMA grants first licence for a DLT trading facility. https://www.finma.ch/en/news/2025/03/20250318-mm-dlt-handelssystem/

FSA (Financial Services Agency Jepang). (2020). Draft revision of the guidelines for Financial Instruments Business Operators (hak yang dicatat dan dipindahkan secara elektronik). https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200114/23.pdf

FSB. (2024, 22 Oktober). The financial stability implications of tokenisation. Financial Stability Board. https://www.fsb.org/uploads/P221024-2.pdf

HKMA. (2023, 16 Februari). HKSAR Government’s inaugural tokenised green bond offering. https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2023/02/20230216-3/

HKMA. (2024, 7 Februari). HKSAR Government’s digital green bonds offering. https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2024/02/20240207-6/

HKMA. (2025, 11 November). HKSAR Government’s third digital green bonds offering. https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2025/11/20251111-6/

HKMA. (2026a, 29 September). HKSAR Government’s fourth digital green bonds offering. https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2026/09/20260929-6/

HKMA. (2026b, 2 November). HKMA advances Project Ensemble pilot phase to 24/7 settlement. https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2026/11/20261102-5/

HM Treasury. (2026). Digital Gilt Instrument (DIGIT) (kumpulan dokumen). https://www.gov.uk/government/collections/digital-gilt-instrument-digit

IOSCO. (2025, 11 November). Tokenization of financial assets: Final report (FR/17/25). https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD809.pdf

MAS. (2022, 31 Mei). MAS partners the industry to pilot use cases in digital assets. https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2022/mas-partners-the-industry-to-pilot-use-cases-in-digital-assets

MAS. (2024, 4 November). MAS announces plans to support commercialisation of asset tokenisation. https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2024/mas-announces-plans-to-support-commercialisation-of-asset-tokenisation

MAS. (2025, 14 November). Guide on the tokenisation of capital markets products. https://www.mas.gov.sg/-/media/mas/sectors/guidance/guide-on-the-tokenisation-of-capital-markets-products.pdf

MAS. (2026a). Project Guardian. Diperbarui 29 Januari 2026. https://www.mas.gov.sg/schemes-and-initiatives/project-guardian

MAS. (2026b). MAS Bills type: Tokenised MAS Bill. Diakses 3 November 2026. https://www.mas.gov.sg/bonds-and-bills/auctions-and-issuance-calendar/mas-bills-type-tokenised-mas-bill

Ministry of Finance Japan. (2026). Study group on on-chain government bonds. https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/study_on_chain/index.html

OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (2026a, 5 Oktober). Siaran Pers SP 185/OJK/DKPU/X/2026 (RDK September 2026). https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-September-2026.aspx

OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (2026b, 20 Oktober). Siaran Pers SP 195/OJK/DKPU/X/2026: OJK dan DSN-MUI gelar Ijtima’ Sanawi 2026. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-DSN-MUI-Gelar-Ijtima-Sanawi-2026.aspx

Peirce, H. M. (2025, 9 Juli). Enchanting, but not magical: A statement on the tokenization of securities. U.S. Securities and Exchange Commission. https://www.sec.gov/newsroom/speeches-statements/peirce-statement-tokenized-securities-070925

PRD Thailand. (2025, Mei). Cabinet approves G-Token (Government Public Relations Department). https://thailand.prd.go.th/en/content/category/detail/id/48/iid/389149

Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350166/uu-no-4-tahun-2026

SC Malaysia. (2025, 6 Mei). SC seeks public feedback on proposed framework on tokenisation of capital market products. https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-seeks-public-feedback-on-proposed-framework-on-tokenisation-of-capital-market-products

SEC. (2026a, 28 Januari). Statement on tokenized securities (Divisions of Corporation Finance, Investment Management, and Trading and Markets). https://www.sec.gov/newsroom/speeches-statements/corp-fin-statement-tokenized-securities-012826-statement-tokenized-securities

SEC. (2026b, 17 September). SEC issues Innovation Exemption to facilitate trading of tokenized NMS stock (Press Release 2026-90). https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2026-90-sec-issues-innovation-exemption-facilitate-trading-tokenized-nms-stock-request-comment

SEC. (2026c, 18 Maret). Order approving proposed rule change, SR-NASDAQ-2025-072 (Release No. 34-105047). https://www.sec.gov/files/rules/sro/nasdaq/2026/34-105047.pdf

SFC. (2023a, 2 November). Circular on intermediaries engaging in tokenised securities-related activities (23EC52). https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/api/circular/list-content?refNo=23EC52&lang=EN

SFC. (2023b, 2 November). Circular on tokenisation of SFC-authorised investment products (23EC53). https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/api/circular/list-content?refNo=23EC53&lang=EN

SFC. (2026). Annual report 2025-26, bab 10. https://www.sfc.hk/-/media/EN/files/COM/Annual-Report/2025-26/10_Leading-financial-market-transformation-through-technology-and-ESG_ENG.pdf

SNB. (2025, 30 Juni). SNB extends Helvetia pilot (siaran pers). https://www.snb.ch/en/publications/communication/press-releases/2025/pre_20250630

Swiss Federal Council. (2020, 11 Desember). Federal Council brings first part of DLT bill into force (siaran pers). https://admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-81563.html

The White House. (2025, 18 Juli). The President signed into law S. 1582 (GENIUS Act). https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/07/the-president-signed-into-law-s-1582

UK Government. (2023). The Financial Services and Markets Act 2023 (Digital Securities Sandbox) Regulations 2023 (SI 2023/1398). https://www.legislation.gov.uk/uksi/2023/1398/made

Uni Eropa. (2022). Regulation (EU) 2022/858 on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0858

Uni Eropa. (2023). Regulation (EU) 2023/1114 (MiCA) tentang pasar aset digital (judul diringkas). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1114

VARA. (2025, 19 Mei). Virtual Asset Issuance Rulebook (termasuk Annex 2). https://rulebooks.vara.ae/sites/default/files/en_net_file_store/VARA_EN_293_VER20250519.pdf

Data, laporan, dan siaran pers industri

Al Hilal Bank. (2018, 26 November). Al Hilal Bank executes the world’s first blockchain sukuk transaction. https://www.alhilalbank.ae/en/news/2018/november/al-hilal-bank-executes-the-worlds-first-blockchain-Sukuk-transaction

BlackRock. (2024, 20 Maret). BlackRock launches its first tokenized fund, BUIDL, on the Ethereum network (siaran pers via Business Wire). https://www.businesswire.com/news/home/20240320771318/en/BlackRock-Launches-Its-First-Tokenized-Fund-BUIDL-on-the-Ethereum-Network

Blossom Finance. (2019, 16 Oktober). World’s first primary sukuk issuance on blockchain closes. https://blossomfinance.com/posts/worlds-first-primary-sukuk-issuance-on-blockchain-closes

BOOSTRY. (2026, 2 April). Japan security token market report (FY2025) (melalui Nomura Holdings). https://www.nomuraholdings.com/en/news/nr/bstr20260402.html

CIMB Group. (2026, 27 Agustus). CIMB successfully completes its pilot of Malaysia’s first tokenised deposit settlement of tokenised sukuk. https://www.cimb.com/en/newsroom/2026/cimb-successfully-completes-its-pilot-of-malaysias-first-tokenised-deposit-settlement-of-tokenised-sukuk.html

DTCC. (2026a, 15 Juli). Live production trades using DTC-tokenized assets. https://www.dtcc.com/digital-assets/tokenization/live-production-trades

DTCC. (2026b, 28 Oktober). DTCC Tokenization Service goes live. https://www.dtcc.com/press-releases/2026/dtcc-tokenization-service-goes-live

EIB. (2021, 28 April). European Investment Bank (EIB) issues its first ever digital bond on a public blockchain. https://www.eib.org/en/press/all/2021-141-european-investment-bank-eib-issues-its-first-ever-digital-bond-on-a-public-blockchain

Franklin Templeton. (2023, 26 April). Siaran pers tentang Franklin OnChain U.S. Government Money Fund (via Business Wire). https://www.businesswire.com/news/home/20230426005743/en

IIFA (International Islamic Fiqh Academy). (2023, Mei). Partisipasi Sekretaris Jenderal IIFA dalam konferensi AAOIFI di Manama [VERIFIKASI judul resmi]. https://iifa-aifi.org/en/43414.html

J.P. Morgan Asset Management. (2025, 15 Desember). J.P. Morgan Asset Management launches its first tokenized money market fund. https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/institutional/about-us/media/press-releases/jp-morgan-asset-management-launches-its-first-tokenized-money-market-fund/

J.P. Morgan Asset Management. (2026, 13 Mei). J.P. Morgan Asset Management launches second tokenized money market fund on Ethereum (via PR Newswire). https://www.prnewswire.com/news-releases/jp-morgan-asset-management-launches-second-tokenized-money-market-fund-on-ethereum-302771391.html

Khazanah Nasional. (2026, 28 April). Khazanah leads Malaysia’s first tokenised sukuk pilot in collaboration with the SC. https://www.khazanah.com.my/newsroom/press-releases/khazanah-leads-malaysias-first-tokenised-sukuk-pilot-in-collaboration-with-the-sc/

rwa.xyz. (2025, 21 November). A new framework for tokenized assets: Distributed and represented. https://app.rwa.xyz/blog/a-new-framework-for-tokenized-assets-distributed-and-represented

rwa.xyz. (2026a). RWA market overview. Diakses 3 November 2026. https://app.rwa.xyz/

rwa.xyz. (2026b). Tokenized treasuries. Diakses 3 November 2026. https://app.rwa.xyz/treasuries

rwa.xyz. (2026c). BUIDL asset page. Diakses 3 November 2026. https://app.rwa.xyz/assets/BUIDL

Siemens. (2023, 14 Februari). Siemens issues first digital bond on blockchain (siaran pers). https://press.siemens.com/global/en/node/6650

SMBC Nikko. (2023, 25 Desember). Start of the ODX START market (siaran pers). https://www.smbcnikko.co.jp/en/news/2023/pdf/231225_01e.pdf

Media dan kajian hukum

Arab News. (2026, 8 Januari). Global sukuk market enters 2026 on solid footing after $300bn issuance: Fitch. https://www.arabnews.com/finance/global-sukuk-market-enters-2026-on-solid-footing-after-300bn-issuance-fitch-2628620

Arabian Business. (2025, November). Saudi Arabia completes first tokenised real estate deal as REGA leads shift to digital property market. https://www.arabianbusiness.com/real-estate/saudi-arabia-completes-first-tokenised-real-estate-deal-as-rega-leads-shift-to-digital-property-market

DLA Piper. (t.t.). Digital securitization of real estate (Real Estate Gazette). https://www.dlapiper.com/insights/publications/real-estate-gazette/real-estate-gazette-new-technology/1-digital-securitization-of-real-estate

FinTech Weekly. (2026, diperbarui 26 September). CLARITY Act tracker: Status, timeline and what happens next. https://www.fintechweekly.com/news/what-is-the-clarity-act-digital-asset-market-structure-explained-2026

Reuters. (2025, September). European regulator says tokenised stocks risk “investor misunderstanding” (oleh Elizabeth Howcroft; via AOL). https://www.aol.com/news/european-regulator-says-tokenised-stocks-160254059.html

Taylor Wessing. (2026, 23 Juni). DLT Pilot Regime reform. https://www.taylorwessing.com/en/insights-and-events/insights/2026/06/dlt-pilot-regime-reform

TechCrunch. (2025, 2 Juli). OpenAI condemns Robinhood’s “OpenAI tokens”. https://techcrunch.com/2025/07/02/openai-condemns-robinhoods-openai-tokens

17. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa contoh tokenisasi RWA di luar negeri? Contoh yang sudah berjalan dengan uang sungguhan antara lain dana pasar uang ter-tokenisasi BlackRock BUIDL di AS, empat obligasi hijau digital pemerintah Hong Kong sejak 2023, obligasi digital Bank Investasi Eropa sejak 2021, tokenisasi properti Dubai sejak 2025, serta sukuk ter-tokenisasi Khazanah dan CIMB di Malaysia pada 2026.

Negara mana yang paling maju dalam tokenisasi RWA? Tergantung ukurannya. Amerika Serikat unggul dalam nilai produk swasta, Hong Kong dalam penerbitan obligasi pemerintah, Jepang dalam pasar ritel security token, dan Swiss dalam kerangka undang-undang. Malaysia paling relevan untuk sukuk.

Apakah token RWA diatur sebagai efek di luar negeri? Untuk token atas surat berharga, ya. Regulator di AS, Singapura, Hong Kong, Uni Eropa, dan Abu Dhabi memperlakukannya sebagai efek dengan aturan yang sama seperti efek biasa. Kelonggaran biasanya diberikan pada sisi teknis, seperti pencatatan dan penyelesaian.

Berapa besar pasar tokenisasi RWA dunia? Per 3 November 2026, rwa.xyz mencatat sekitar USD 39 miliar aset ter-tokenisasi yang bisa dipindahkan antardompet, dan sekitar USD 398 miliar jika aset yang hanya dicatat di platform penerbit ikut dihitung. Angka ini berubah setiap hari.

Apakah sudah ada sukuk ter-tokenisasi? Sudah, dalam bentuk pilot. Khazanah Nasional menerbitkan sukuk ter-tokenisasi RM100 juta pada April 2026, dan CIMB Islamic menerbitkan RM1,38 miliar sukuk dalam bentuk token pada Agustus 2026. Sandbox DFSA di Dubai juga mencakup sukuk.

Apa bedanya penerbitan native dan tokenisasi aset yang sudah ada? Pada penerbitan native, penerbit seperti pemerintah Hong Kong menerbitkan obligasinya langsung dalam bentuk token, sehingga pemegang token adalah pemegang obligasi. Pada tokenisasi aset yang sudah ada, pihak lain membeli aset yang sudah beredar lalu menerbitkan token di atasnya, sehingga hak pemegang token bergantung pada struktur yang dibuat pihak tersebut.

Bisakah investor Indonesia membeli produk tokenisasi luar negeri? Banyak produk di artikel ini terbatas untuk investor institusi, investor yang memenuhi syarat, atau penduduk negara tertentu. Penawaran produk investasi kepada masyarakat Indonesia juga dapat tetap terjangkau aturan di Indonesia. Periksa status penyelenggara di kanal resmi OJK sebelum bertransaksi.

Apa pelajaran terpenting bagi Indonesia? Tokenisasi tidak mengubah sifat hukum aset. Manfaatnya paling terasa pada aset sederhana seperti surat utang negara, dan baru optimal jika jalur pembayarannya juga ter-tokenisasi. Hak pemegang token dan aspek syariah lapisan tokennya perlu jelas sejak awal.


Disclaimer: Artikel ini disusun untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan nasihat hukum, ajakan, atau rekomendasi untuk membeli instrumen investasi tertentu. Setiap investasi mengandung risiko. Data pasar dan status regulasi di setiap negara dapat berubah sewaktu-waktu; lakukan riset mandiri dan verifikasi informasi terbaru melalui sumber resmi sebelum mengambil keputusan.

Artikel Terbaru

Aturan Tokenisasi Aset Keuangan Digital di Indonesia

11 NOV 2026DIEdukasi

Aturan Tokenisasi Aset Keuangan Digital di Indonesia

Anda mungkin pernah membaca berita bahwa surat berharga negara kelak bisa dibeli mulai Rp10.000 lewat tokenisasi, lalu bertanya: apakah tokenisasi sudah legal di Indonesia, dan siapa yang mengawasinya? Jawabannya tidak bisa satu kata, karena aturannya tersusun dalam beberapa lapis dan sebagian masih berupa rancangan. Aturan tokenisasi di Indonesia per November 2026 terdiri dari dasar undang-undang

Orbitum
Green Sukuk Adalah? Mengenal Green Sukuk Indonesia, Cara Kerja, dan Batas Klaimnya

6 NOV 2026DIEdukasi

Green Sukuk Adalah? Mengenal Green Sukuk Indonesia, Cara Kerja, dan Batas Klaimnya

Setiap kali pemerintah menawarkan Sukuk Tabungan, Anda mungkin melihat satu seri yang diberi label Green Sukuk. Penjelasan yang biasa menyertainya hanya satu kalimat: dananya dipakai untuk proyek ramah lingkungan. Kalimat itu benar, tetapi tidak menjelaskan apa yang sebenarnya dijanjikan label hijau kepada investor dan apa yang tidak. Green sukuk adalah sukuk yang dana hasil penerbitannya

Orbitum
Sejarah Sukuk Negara Indonesia: Awal Mula, Tonggak Penting, dan Perkembangannya

5 NOV 2026DIEdukasi

Sejarah Sukuk Negara Indonesia: Awal Mula, Tonggak Penting, dan Perkembangannya

Hari ini Anda bisa memesan sukuk negara dari aplikasi bank dengan modal Rp1 juta. Dua puluh tahun lalu, pemerintah belum bisa menerbitkan sukuk karena undang-undangnya belum ada. Undang-undang itu baru lahir pada 2008. Sejarah sukuk negara Indonesia dimulai secara resmi pada 26 Agustus 2008, saat pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri IFR0001 dan

Orbitum
Pasar Perdana dan Pasar Sekunder Sukuk: Kenapa Minimum Belinya Berbeda-beda?

4 NOV 2026DIEdukasi

Pasar Perdana dan Pasar Sekunder Sukuk: Kenapa Minimum Belinya Berbeda-beda?

Anda mungkin pernah melihat sukuk negara yang sama ditawarkan dengan angka minimum yang jauh berbeda. Dokumen penerbitan INDOIS33 menyebut USD 200.000, sementara halaman produk sebuah bank menyebut USD 1.000. Sukuk Ritel bisa dipesan mulai Rp1 juta, tetapi penawaran di lelang sukuk negara baru diterima mulai Rp1 miliar. Lalu, angka mana yang benar? Semuanya benar, karena

Orbitum
cta

Investasi Syariah
yang Bisa Kamu Percaya

Sesuai prinsip syariah, didukung aset nyata, dikelola manajer investasi berlisensi OJK. Daftar sekarang dan mulai dari akun yang terverifikasi.