Menu

Edukasi

Green Sukuk Adalah? Mengenal Green Sukuk Indonesia, Cara Kerja, dan Batas Klaimnya

C
Christian Titus
18 menit baca · 6 NOV 2026
Green Sukuk Adalah? Mengenal Green Sukuk Indonesia, Cara Kerja, dan Batas Klaimnya

Setiap kali pemerintah menawarkan Sukuk Tabungan, Anda mungkin melihat satu seri yang diberi label Green Sukuk. Penjelasan yang biasa menyertainya hanya satu kalimat: dananya dipakai untuk proyek ramah lingkungan. Kalimat itu benar, tetapi tidak menjelaskan apa yang sebenarnya dijanjikan label hijau kepada investor dan apa yang tidak.

Green sukuk adalah sukuk yang dana hasil penerbitannya dipakai untuk membiayai atau membiayai ulang proyek ramah lingkungan. Di Indonesia, green sukuk diterbitkan negara sebagai bagian dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Indonesia mencatat dua hal pertama di dunia: green sukuk negara pertama pada 2018 dan green sukuk ritel pertama pada 2019.

Artikel ini membahas sejarah green sukuk Indonesia, jenis-jenisnya, cara kerjanya, ke mana dananya dialokasikan, dan batas klaim hijau menurut dokumen penerbitannya sendiri.

Daftar Isi

  1. Apa Itu Green Sukuk?
  2. Sejarah Green Sukuk Indonesia: Dua Rekor Dunia
  3. Jenis Green Sukuk Negara Indonesia
  4. Cara Kerja Green Sukuk: Dua Lapisan yang Perlu Dibedakan
  5. Kerangka Hijau yang Menjadi Acuan
  6. Ke Mana Dananya Mengalir dan Apa Dampaknya
  7. Batas Klaim Green Sukuk Menurut Dokumen Penerbitan
  8. Perbedaan Green Sukuk, Sukuk Negara Biasa, dan Green Bond
  9. Risiko dan Hal yang Perlu Diperhatikan Investor
  10. Kesimpulan
  11. Referensi
  12. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apa Itu Green Sukuk?

Secara struktur, green sukuk tetap sukuk. Pada sukuk negara, pemegangnya memiliki bagian penyertaan atas Aset SBSN, sebagaimana didefinisikan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Akadnya harus sesuai syariah, aset dasarnya harus ada, dan negara wajib membayar imbalan serta nilai nominalnya. Kalau istilah-istilah ini masih asing, Anda bisa mulai dari Apa Itu Sukuk Negara (SBSN)?.

Yang membuatnya “hijau” adalah komitmen penggunaan dananya. Dalam aturan pasar modal, OJK merumuskan hal ini lewat POJK Nomor 18 Tahun 2023. Pasal 1 angka 3 peraturan tersebut mendefinisikan sukuk berwawasan lingkungan sebagai sukuk yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang kegiatan usaha berwawasan lingkungan. POJK ini mengikat penerbit efek di pasar modal, seperti korporasi. Green sukuk negara diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 dan mengikuti kerangka (framework) yang disusun Kementerian Keuangan, yang dibahas di bagian 5.

Bayangkan dua orang menyewakan mobil dengan akad sewa yang sama, lalu penyewa kedua berjanji memakai uang hasil usahanya untuk membeli panel surya. Akad sewanya tidak berubah. Yang bertambah hanya janji penggunaan dana, dan janji itu diatur terpisah dari akadnya.

2. Sejarah Green Sukuk Indonesia: Dua Rekor Dunia

Awal 2018: green sukuk negara pertama di dunia. Menurut UNDP, pemerintah Indonesia menerbitkan green sukuk negara pertama di dunia pada 2018 senilai USD 1,25 miliar. UNDP menyebut Indonesia sebagai negara pertama yang menerbitkan surat utang negara khusus untuk pembiayaan perubahan iklim dengan cara yang sesuai hukum Islam. Pembelinya beragam: 32% dari pasar Islam, 25% Asia, 18% Amerika Serikat, 15% Eropa, dan 10% Indonesia.

November 2019: green sukuk ritel pertama di dunia. Pemerintah menawarkan Sukuk Tabungan seri ST006 kepada investor perorangan pada 1 sampai 21 November 2019. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko saat itu, Luky Alfirman, menjelaskan alasannya seperti dikutip Bareksa: green sukuk sudah ada tetapi belum untuk ritel, dan green bond ritel sudah ada tetapi bukan sukuk. ST006 terjual Rp1,46 triliun kepada 7.735 investor, dengan imbalan 6,75% per tahun berskema floating with floor. Dananya membiayai proyek di Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, seperti bandar udara, pelabuhan, embung, irigasi, dan air baku.

Sejak itu, green sukuk terbit hampir setiap tahun di pasar global maupun domestik. Tabel berikut memuat contoh penerbitannya, bukan daftar lengkap:

TahunPenerbitanKeterangan
2018Green sukuk global USD 1,25 miliarGreen sukuk negara pertama di dunia (UNDP)
2019Sukuk Tabungan ST006, Rp1,46 triliunGreen sukuk ritel pertama di dunia
2021Tranche hijau 30 tahun USD 750 juta dari sukuk global USD 3 miliarGreen sukuk bertenor terpanjang di dunia saat itu (Bank Indonesia IRU)
2022Tranche hijau 10 tahun USD 1,5 miliar dari sukuk global USD 3,25 miliarTranche green sukuk terbesar yang pernah dicetak secara global saat itu (Bank Indonesia IRU)
2022PBSG001Green sukuk domestik yang dijual lewat lelang kepada investor institusi
2023INDOIS33, USD 1 miliar, tenor 10 tahunDicatat Kemenkeu sebagai green sukuk global keenam
2024Tranche hijau 30 tahun USD 600 juta dari sukuk global USD 2,35 miliarDiberi kode SNI 0754 dalam laporan dampak 2025
2025Sukuk Tabungan ST014T4, tenor 4 tahunSeri hijau dari ST014, ditawarkan 7 Maret sampai 16 April 2025 (Bareksa)
2025PBSG002, jatuh tempo 15 Oktober 2033Green sukuk domestik kedua untuk investor institusi, tercatat 31 Oktober 2025 (KSEI)
2026Sukuk Tabungan ST016T4, tenor 4 tahunSeri hijau dari ST016, ditawarkan 8 Mei sampai 3 Juni 2026

3. Jenis Green Sukuk Negara Indonesia

Green sukuk negara Indonesia terbit dalam tiga jalur dengan label hijau yang sama. Pembeli, mata uang, dan cara memperdagangkannya berbeda.

Green sukuk global. Diterbitkan dalam dolar AS untuk investor internasional melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, lalu dicatatkan di Singapore Exchange dan Nasdaq Dubai. Contohnya INDOIS33 dan seri hijau 30 tahun yang terbit Juni 2024. Penjelasan lengkap mekanisme INDOIS33 ada di Cara Kerja Sukuk Negara dan Bagaimana Imbal Hasilnya Diperoleh.

Green sukuk ritel. Ditawarkan kepada individu Warga Negara Indonesia, umumnya dalam bentuk Sukuk Tabungan (seri ST). Salah satu contohnya ST016T4, yang masa penawarannya sudah ditutup pada 3 Juni 2026. Menurut Kemenkeu yang dikutip Kontan, seri ini menawarkan imbalan minimal 6,25% per tahun dengan skema floating with floor. Pemesanannya mulai Rp1 juta, dan BCA mencatat batas maksimalnya Rp10 miliar. Jatuh temponya 10 Mei 2030. Seperti Sukuk Tabungan lain, ST016T4 tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, tetapi punya fasilitas pencairan sebagian lebih awal (early redemption). Seluruh seri ST016 terjual Rp22,62 triliun.

Green sukuk domestik untuk institusi. Seri PBSG001 diterbitkan lewat lelang sejak 2022. Laporan alokasi dan dampak 2024 mencatat penerbitan kumulatifnya Rp22,22 triliun, atau sekitar USD 1,50 miliar. Seri keduanya, PBSG002, tercatat di bursa sejak 31 Oktober 2025 menurut data KSEI, jatuh tempo 15 Oktober 2033, dan kembali dilelang (reopening) pada 21 April 2026.

4. Cara Kerja Green Sukuk: Dua Lapisan yang Perlu Dibedakan

Singkatnya, sebuah green sukuk bisa sah secara syariah walaupun aset dasarnya berupa gedung atau tanah negara biasa. Label hijaunya tidak datang dari jenis aset dasar itu. Label hijau datang dari komitmen pemerintah soal ke mana uang hasil penjualan sukuk akan dibelanjakan.

Supaya mudah, bayangkan green sukuk punya dua lapisan yang masing-masing menjawab satu pertanyaan.

Lapisan pertama: apa yang membuatnya syariah? Jawabannya adalah akad dan aset dasar. Akad adalah perjanjian yang sesuai syariah. Green sukuk negara Indonesia umumnya memakai akad wakalah, yaitu pemberian kuasa untuk mengelola dana investor. Aset dasar adalah aset negara yang menjadi pijakan sukuk, berupa Barang Milik Negara (BMN) seperti tanah dan gedung pemerintah, serta proyek yang dibiayai APBN. Aset dasar ini bukan barang jaminan yang bisa disita investor. Fungsinya memastikan sukuk punya pijakan aset yang nyata, sesuai aturan syariah. Aturannya ada di Fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang SBSN berakad wakalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 127/DSN-MUI/VII/2019 tentang sukuk wakalah bi al-istitsmar (wakalah untuk investasi). Contohnya ST016: menurut Kemenkeu, akadnya wakalah dan aset dasarnya BMN serta proyek APBN 2026, termasuk proyek ramah lingkungan.

Lapisan kedua: apa yang membuatnya hijau? Jawabannya adalah penggunaan dana. Pemerintah berkomitmen membelanjakan uang hasil penjualan sukuk untuk membiayai atau membiayai ulang proyek ramah lingkungan, lalu setiap tahun melaporkan ke mana uang itu dipakai dan apa dampaknya.

Isi kedua lapisan ini tidak harus sama. INDOIS33 bisa menjadi contohnya:

  • Aset dasarnya bukan proyek hijau. Dokumen resmi penerbitannya (Pricing Supplement Series 22, bagian Annex 1) mencantumkan 17 bidang tanah dan bangunan milik negara, sebagian besar milik Kementerian Sekretariat Negara dan Kepolisian, ditambah lima proyek. Proyek terbesarnya adalah pembangunan Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Timur. Tidak satu pun dari aset dasar itu berlabel proyek hijau.
  • Label hijaunya datang dari bagian penggunaan dana (Use of Proceeds) di dokumen yang sama. Urutannya begini: investor membeli sukuk, penerbit memakai uang itu untuk membeli aset dasar tadi dari negara, lalu negara berniat membelanjakan uang sebesar dana bersih yang diterimanya untuk proyek yang memenuhi kriteria hijau dan biru (kelautan) dalam SDGs Government Securities Framework.

Jadi, untuk mengetahui apakah sebuah sukuk syariah, lihat akad dan aset dasarnya. Untuk mengetahui apakah sukuk itu hijau, lihat ke mana uangnya dibelanjakan. Seberapa kuat komitmen penggunaan dana ini secara hukum dibahas di bagian 7.

Imbalan yang Anda terima juga tidak berasal dari proyek hijau. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mewajibkan pemerintah membayar imbalan dan nilai nominal (uang pokok) SBSN dari APBN, berhasil atau tidaknya proyek yang dibiayai.

5. Kerangka Hijau yang Menjadi Acuan

Kriteria proyek hijau ditulis dalam kerangka yang dinilai pihak independen. Di Indonesia, kerangka ini sudah tiga kali disusun.

Green Bond and Green Sukuk Framework (2018). Kerangka pertama ini menetapkan sembilan sektor yang boleh dibiayai: energi terbarukan, efisiensi energi, ketahanan terhadap perubahan iklim untuk wilayah rentan atau pengurangan risiko bencana, transportasi berkelanjutan, pengelolaan energi dari sampah dan pengelolaan sampah, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pariwisata hijau, bangunan hijau, dan pertanian berkelanjutan. Lembaga riset iklim Norwegia, CICERO, menilai kerangka ini dan memberinya label medium green.

SDGs Government Securities Framework (2021). Kerangka ini memperluas cakupan dari isu iklim ke tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) secara umum, termasuk fokus biru untuk kelautan. Kerangkanya mendapat second party opinion dari CICERO dan IISD. INDOIS33 (2023) dan seri hijau global 2024 sama-sama merujuk kerangka ini.

Sustainable Government Securities Framework (2025). Versi terbaru ini dinilai Sustainable Fitch dalam second party opinion bertanggal 30 April 2025, dan merujuk Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia.

Untuk memilih proyeknya, Kementerian Keuangan memakai Climate Budget Tagging, yaitu penandaan anggaran yang berkaitan dengan perubahan iklim di tiap kementerian dan lembaga. Anggaran yang sudah ditandai inilah yang menjadi kumpulan proyek calon penerima dana green sukuk, lalu hasilnya dilaporkan setiap tahun dalam Green Sukuk Allocation and Impact Report.

6. Ke Mana Dananya Mengalir dan Apa Dampaknya

Laporan alokasi dan dampak edisi 2023 mencatat bahwa sektor transportasi berkelanjutan menyerap porsi terbesar dana green sukuk periode 2018 sampai 2022, yaitu 32,39%, disusul sektor ketahanan terhadap perubahan iklim sebesar 28,09%, seperti dikutip Okezone. Bentuknya antara lain jalur kereta api, pengendalian banjir, irigasi, dan pengamanan pantai.

Contoh dampak yang dilaporkan pemerintah:

  • Perkeretaapian. Laporan 2024 mencatat kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca sekitar 2,78 juta ton CO2e dari pengembangan infrastruktur kereta api.
  • Efisiensi energi. Laporan yang sama mencatat penurunan emisi 2.317 ton CO2e pada 2021 dan 1.884 ton CO2e pada 2022 dari sarana bantu navigasi pelayaran.
  • Perkeretaapian dari ST013T4 dan PBSG001. Laporan 2025 memisahkan dua jenis angka: penurunan emisi aktual 1.634.786 ton CO2e dan penurunan yang diperkirakan 2.091.219 ton CO2e per tahun.

Permana dan Puspitaningsih (2026) menganalisis laporan resmi green sukuk edisi 2019 sampai 2025. Menurut mereka, porsi yang langsung masuk ke energi bersih hanya 8,93% dari total alokasi. Porsinya naik menjadi 30,54% kalau transportasi berkelanjutan ikut dihitung. Sementara itu, 69,19% dialokasikan ke ketahanan air dan iklim. Mereka juga mengingatkan bahwa dampak aktual dan dampak yang diperkirakan dalam laporan tidak bisa disamakan.

Dengan kata lain, green sukuk Indonesia selama ini lebih banyak membiayai adaptasi, yaitu upaya bertahan dari dampak perubahan iklim, dibanding pembangkit energi bersih. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memang rentan banjir dan kekeringan. Investor yang membayangkan dananya membangun pembangkit tenaga surya sebaiknya membaca daftar proyeknya lebih dulu.

7. Batas Klaim Green Sukuk Menurut Dokumen Penerbitan

Dokumen penerbitan dan laporan resminya memuat empat batas yang jarang muncul di brosur.

Pertama, komitmen hijau tidak mengikat secara kontraktual. Pricing Supplement Series 22 untuk INDOIS33 menyatakan bahwa SDGs Government Securities Framework tidak dimasukkan ke dalam syarat dan ketentuan sertifikat. Dokumen itu juga menyebut kerangka tersebut “do not establish enforceable contractual obligations of the Republic”, artinya tidak menetapkan kewajiban kontraktual negara yang dapat ditegakkan. Kalau dana tidak sepenuhnya dialokasikan ke proyek hijau, hak Anda atas imbalan dan pokok tidak berubah. Anda juga tidak punya dasar kontraktual untuk menuntut alokasi hijaunya.

Kedua, penilaian pihak ketiga tidak menjadi bagian dari dokumen. Dokumen yang sama menegaskan bahwa opini atau sertifikasi pihak ketiga atas kerangka hijau tidak dimasukkan ke dalam Pricing Supplement. Penerbit juga tidak memberi jaminan atas kesesuaian atau keandalan opini tersebut. Sustainable Fitch sendiri, dalam second party opinion 2025, menyatakan hanya meninjau kerangkanya dan tidak meninjau dokumen hukum transaksi.

Ketiga, label hijau punya tingkatan. Label medium green dari CICERO pada 2018 berarti kerangkanya dinilai baik, tetapi belum di tingkat tertinggi. Environmental Finance mencatat CICERO saat itu juga mengingatkan kemungkinan sebagian proyek yang memenuhi syarat mengandung unsur deforestasi.

Keempat, angka dampak perlu dibaca jenisnya. Seperti dicatat Permana dan Puspitaningsih, laporan memuat dampak aktual sekaligus dampak yang diperkirakan. Saat membaca klaim “menurunkan emisi sekian juta ton”, cek apakah angka itu hasil terukur atau proyeksi.

Di sisi lain, kerangkanya dinilai pihak independen, alokasinya dilaporkan setiap tahun, dan laporannya terbuka untuk publik. Dengan keempat batas tadi, Anda bisa memisahkan apa yang wajib dibayar negara menurut undang-undang (imbalan dan pokok) dari apa yang dijanjikan sebagai kebijakan (alokasi hijau). Pemahaman yang sama berlaku untuk istilah lain dalam dokumen sukuk, yang dibahas di Istilah-Istilah Penting dalam Investasi Sukuk Negara.

8. Perbedaan Green Sukuk, Sukuk Negara Biasa, dan Green Bond

AspekGreen sukuk negaraSukuk negara biasaGreen bond negara
DasarAkad syariah (umumnya wakalah) dengan aset dasarAkad syariah dengan aset dasarSurat utang, imbal hasilnya bunga
Kesesuaian syariahWajib fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah (Pasal 25 UU 19/2008)WajibTidak ada
Penggunaan danaDikomitmenkan untuk proyek hijau sesuai kerangkaPembiayaan APBN umumDikomitmenkan untuk proyek hijau sesuai kerangka
Pelaporan dampakLaporan alokasi dan dampak tahunanTidak ada laporan dampak khususLaporan alokasi dan dampak
Sumber pembayaran imbalanAPBN, wajib dibayar menurut UU 19/2008APBN, wajib dibayar menurut UU 19/2008APBN
Komitmen hijau mengikat kontraktualTidak (contoh: Pricing Supplement INDOIS33)Tidak relevanBergantung dokumen penerbitan

Bagi investor ritel, perbedaan paling terasa antara green sukuk ritel dan Sukuk Tabungan biasa sering kali hanya tenor dan tingkat imbalannya. Pada ST016, misalnya, seri hijau T4 bertenor 4 tahun dengan imbalan minimal 6,25%, sedangkan seri T2 bertenor 2 tahun dengan imbalan minimal 6,05%. Fitur dasarnya sama: non-tradable, early redemption, dan imbalan floating with floor. Prinsip syariah yang mendasarinya, termasuk mengapa sukuk berbeda dari obligasi berbunga, dibahas di Riba, Gharar, dan Maysir: Arti dan Contohnya dalam Investasi.

9. Risiko dan Hal yang Perlu Diperhatikan Investor

Label hijau tidak mengubah profil risiko sukuk negara. Risiko yang tetap melekat antara lain:

  • Risiko likuiditas pada seri ritel. Sukuk Tabungan hijau tidak bisa dijual di pasar sekunder. Pencairan sebelum jatuh tempo hanya lewat jendela early redemption dengan batas tertentu.
  • Risiko imbalan mengambang. Pada skema floating with floor, imbalan bisa naik mengikuti BI-Rate, tetapi tidak turun di bawah batas minimal. Penyesuaiannya dilakukan setiap tiga bulan, jadi kalau suku bunga pasar naik tajam, imbalan Anda bisa tertinggal sementara dari instrumen yang menyesuaikan lebih cepat. Sebagai gambaran, Bank Indonesia mengumumkan imbalan ST016T4 untuk periode 11 Agustus sampai 10 November 2026 sebesar 7,25% per tahun, di atas batas minimalnya yang 6,25%. Angka itu mengikuti BI-Rate 5,75% yang berlaku sejak 22 Juli 2026.
  • Risiko harga dan kurs pada seri global. Green sukuk global dalam dolar AS dan diperdagangkan, sehingga harganya bergerak mengikuti imbal hasil pasar. Bagi investor berpenghasilan rupiah, ada pula risiko kurs. Tenor 30 tahun pada seri hijau 2021 dan 2024 membuat harganya lebih sensitif terhadap perubahan imbal hasil.
  • Risiko kredit negara. Risikonya rendah selama peringkat Indonesia layak investasi, tetapi tetap ada.
  • Risiko reputasi atau greenwashing. Kalau alokasi atau dampak tidak sesuai harapan, nilai “hijau” yang Anda cari bisa tidak terpenuhi. Risiko ini tidak memengaruhi pembayaran imbalan dan pokok, sesuai pembahasan di bagian 7.

Pembahasan risiko yang lebih rinci ada di Risiko Investasi Sukuk Negara dan Cara Menyikapinya.

Kalau Anda mempertimbangkan seri hijau berikutnya, ada tiga dokumen yang bisa dicek: memorandum informasi seri tersebut (akad, aset dasar, dan ketentuan pencairan), pernyataan kesesuaian syariah dari DSN-MUI, dan laporan alokasi dan dampak terbaru di situs DJPPR untuk melihat ke mana dana seri sebelumnya dialokasikan.

10. Kesimpulan

Green sukuk Indonesia menggabungkan dua hal: struktur sukuk negara yang sesuai syariah dan komitmen penggunaan dana untuk proyek ramah lingkungan. Indonesia memulai keduanya lebih dulu dari negara lain, dengan green sukuk negara pertama di dunia pada 2018 dan green sukuk ritel pertama pada 2019. Sejak itu, penerbitannya berlanjut di pasar global, ritel, dan institusi domestik, dengan laporan alokasi dan dampak yang terbit setiap tahun.

Bagi investor, pembagian perannya jelas. Imbalan dan pokok wajib dibayar negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, dari APBN. Alokasi hijau adalah komitmen kebijakan yang dilaporkan, tetapi menurut dokumen penerbitan sukuk global, tidak dapat dituntut secara kontraktual. Aset dasar yang membuat sukuknya syariah juga tidak selalu sama dengan proyek hijau yang dibiayai.

Green sukuk memberi Anda instrumen negara yang sesuai syariah dengan pelaporan penggunaan dana yang lebih rinci dari sukuk biasa. Dampak lingkungannya bisa Anda periksa sendiri lewat Green Sukuk Allocation and Impact Report, yang bisa diunduh gratis dari situs DJPPR Kementerian Keuangan.

11. Referensi

Bank Indonesia. (2026). Suku Bunga Obligasi Pemerintah RI Seri ST016T4 Periode 11 Agustus s.d. 10 November 2026. https://www.bi.go.id/id/publikasi/suku-bunga-obligasi/Pages/Suku-Bunga-Obligasi-Pemerintah-RI-Seri-ST016T4-Periode-11-Agustus-s.d-10-November-2026.aspx

Bank Indonesia, Investor Relations Unit. (2021). Republic of Indonesia Priced a US$3 Billion Global Sukuk with 30-Year Tranche in Green Format. https://www.bi.go.id/en/iru/highlight-news/Documents/Republic%20of%20Indonesia%20priced%20a%20US$%203%20billion%20Global%20Sukuk.pdf

Bank Indonesia, Investor Relations Unit. (2022). Republic of Indonesia Priced a US$3.25 Billion Global Sukuk. https://www.bi.go.id/en/iru/highlight-news/Documents/Press%20Released%20Global%20Sukuk%20Transaction%2024%20May%202022.pdf

Bank Indonesia, Investor Relations Unit. (2024). Republic of Indonesia Successfully Priced a US$2.35 Billion Global Sukuk. https://www.bi.go.id/en/iru/highlight-news/Documents/KP_Global_Sukuk_2024.pdf

Bareksa. (2025, 4 Maret). ST014 Tenor 4 Tahun akan Jadi Green Sukuk, Ini Penjelasan Dampaknya ke Lingkungan. https://www.bareksa.com/berita/sbn/2025-03-04/st014-tenor-4-tahun-akan-jadi-green-sukuk-ini-penjelasan-dampaknya-ke-lingkungan

Bareksa. (2019, 2 November). Green Sukuk Ritel ST006 Pertama di Dunia, Target Penjualan Rp2 Triliun. https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2019-11-01/green-sukuk-ritel-st006-pertama-di-dunia-target-penjualan-rp2-triliun

Bareksa. (2019, 27 November). Milenial Masih Dominasi Hasil Penjualan Green Sukuk Ritel ST006. https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2019-11-27/milenial-masih-dominasi-hasil-penjualan-green-sukuk-ritel-st006

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2014). Fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah. https://dsnmui.or.id/surat-berharga-syariah-negara-sbsn-wakalah/

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2019). Fatwa DSN-MUI Nomor 127/DSN-MUI/VII/2019 tentang Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar. https://paralegal.id/peraturan/fatwa-dewan-syariah-nasional-majelis-ulama-indonesia-nomor-127-dsn-mui-vii-2019/

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. (2024). 2024 Green Sukuk Allocation and Impact Report. https://api-djppr.kemenkeu.go.id/web/api/v1/media/A99E2679-3F9D-4AA1-956C-D98CC2963BFD

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. (2025). 2025 Green Sukuk Allocation and Impact Report. https://api-djppr.kemenkeu.go.id/web/api/v1/media/8C2C3353-9134-43B3-9307-D465DE7C2CB8

Environmental Finance. (2019). Green Bond of the Year, Sovereign: Indonesia (Green, Social and Sustainability Bond Awards 2019). https://www.environmental-finance.com/content/awards/green-social-and-sustainability-bond-awards-2019/winners/green-bond-of-the-year-sovereign-indonesia.html

Kustodian Sentral Efek Indonesia. (t.t.). Efek Terdaftar: PBSG002. https://web.ksei.co.id/services/registered-securities/national-islamic-securities/lc/PBSG002

Kontan. (2026, 9 Mei). Pemerintah Tawarkan Sukuk Tabungan ST016, Kupon Capai 6,25%. https://investasi.kontan.co.id/news/pemerintah-tawarkan-sukuk-tabungan-st016-kupon-capai-625

Kontan. (2026, 14 Juni). Pemerintah Raup Rp 22,62 Triliun dari Penjualan Sukuk Tabungan ST016. https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-raup-rp-2262-triliun-dari-penjualan-sukuk-tabungan-st016

Okezone. (2023, 7 Desember). RI Terbitkan Green Sukuk Danai Proyek-Proyek Hijau, Ini Daftarnya. https://economy.okezone.com/read/2023/12/07/470/2934335/ri-terbitkan-green-sukuk-danai-proyek-proyek-hijau-ini-daftarnya

Okezone. (2023, 18 Desember). Green Sukuk Jadi Terobosan Pembiayaan Hijau di Indonesia, Ini Hasilnya. https://economy.okezone.com/read/2023/12/18/320/2941028/green-sukuk-jadi-terobosan-pembiayaan-hijau-di-indonesia-ini-hasilnya

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

Permana, T., & Puspitaningsih, A. (2026). Green Sukuk and Indonesia’s Green Economy: A Maqasid Energy Assessment. Iqtisad: Journal of Islamic Economic and Civilization, 2(2), 173-191. https://doi.org/10.61630/ijiec.v2i2.34

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III. (2023). Pricing Supplement Series 22 (Executed), U.S.$35,000,000,000 Trust Certificate Issuance Program. Singapore Exchange. https://links.sgx.com/1.0.0/prospectus-circulars/51212

PT Bank Central Asia Tbk. (2026, 7 Mei). Tingkatkan Pendapatan dengan Investasi ST016 di BCA. https://www.bca.co.id/id/informasi/news-and-features/2026/05/07/17/36/tingkatkan-pendapatan-dengan-investasi-st016-di-bca

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70).

Republic of Indonesia. (t.t.). Green Bond and Green Sukuk Framework. Kementerian Keuangan. https://api-djppr.kemenkeu.go.id/web/api/v1/media/B51F74A2-F8BF-47C7-A77F-DA48C2D33067

Stockwatch. (2026, 17 April). Targetkan Rp12 Triliun, Pemerintah Lelang 8 Seri SBSN Termasuk Green Sukuk. https://stockwatch.id/targetkan-rp12-triliun-pemerintah-lelang-8-seri-sbsn-termasuk-green-sukuk

Sustainable Fitch. (2025, 30 April). Indonesia Second-Party Opinion: Sustainable Government Securities Framework. https://api-djppr.kemenkeu.go.id/web/api/v1/media/7F90E7F9-12CE-481E-9F99-B3A606683F85

UNDP Indonesia. (2018, 3 April). Indonesia Tackles Climate Change Through the Issuance of Green Sukuk (Islamic Bond). https://www.undp.org/indonesia/press-releases/indonesia-tackles-climate-change-through-issuance-green-sukuk-islamic-bond-issuance

UNDP Climate Promise. (t.t.). Indonesia’s Green Bond and Sukuk Initiative. https://climatepromise.undp.org/es/node/409

Catatan: imbalan, kuota, dan ketentuan seri ritel berbeda tiap penerbitan. Data alokasi dan dampak mengacu laporan yang disebutkan dan dapat berubah pada edisi berikutnya.

12. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu green sukuk? Sukuk yang dana hasil penerbitannya dipakai untuk membiayai atau membiayai ulang proyek ramah lingkungan. Strukturnya tetap sukuk, dengan akad syariah dan aset dasar. Yang membedakannya adalah komitmen penggunaan dana dan laporan dampak tahunan.

Kapan Indonesia pertama kali menerbitkan green sukuk? Pada 2018, senilai USD 1,25 miliar. UNDP mencatatnya sebagai green sukuk negara pertama di dunia. Pada November 2019, Indonesia juga menerbitkan green sukuk ritel pertama di dunia lewat Sukuk Tabungan seri ST006.

Apakah green sukuk sesuai syariah? Ya, sebagai sukuk negara, setiap seri wajib mendapat fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Green sukuk negara Indonesia umumnya memakai akad wakalah.

Apakah imbal hasil green sukuk berasal dari proyek hijau? Tidak. Imbalan dan pokok sukuk negara dibayar pemerintah dari APBN sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Besarnya tidak bergantung pada kinerja proyek hijau yang dibiayai.

Apa bedanya green sukuk dan green bond? Keduanya dikomitmenkan untuk proyek hijau. Green sukuk memakai akad syariah dengan aset dasar dan wajib mendapat pernyataan kesesuaian syariah, sedangkan green bond adalah surat utang dengan imbal hasil berupa bunga.

Bisakah investor menuntut kalau dana green sukuk tidak dipakai untuk proyek hijau? Untuk sukuk global seperti INDOIS33, dokumen penerbitannya menyatakan kerangka hijau tidak menetapkan kewajiban kontraktual negara yang dapat ditegakkan. Hak investor atas imbalan dan pokok tetap utuh, tetapi alokasi hijaunya adalah komitmen kebijakan, bukan kewajiban kontraktual.

Bagaimana cara mengecek ke mana dana green sukuk dialokasikan? Baca Green Sukuk Allocation and Impact Report yang diterbitkan Kementerian Keuangan setiap tahun di situs DJPPR. Laporan ini memuat daftar proyek, alokasi per sektor, dan indikator dampaknya.

Apakah green sukuk ritel bisa dijual sebelum jatuh tempo? Green sukuk ritel dalam bentuk Sukuk Tabungan tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Pencairan sebelum jatuh tempo hanya bisa lewat fasilitas early redemption pada periode dan batas yang ditetapkan dalam memorandum informasi.


Disclaimer: Artikel ini disusun untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan ajakan atau rekomendasi untuk membeli instrumen investasi tertentu. Setiap investasi mengandung risiko, dan Anda dianjurkan melakukan riset mandiri (do your own research). Ketentuan seri green sukuk seperti imbalan, tenor, dan fasilitas pencairan berbeda tiap penerbitan; verifikasi informasi terbaru melalui memorandum informasi resmi di djppr.kemenkeu.go.id sebelum mengambil keputusan.

Artikel Terbaru

Aturan Tokenisasi Aset Keuangan Digital di Indonesia

11 NOV 2026DIEdukasi

Aturan Tokenisasi Aset Keuangan Digital di Indonesia

Anda mungkin pernah membaca berita bahwa surat berharga negara kelak bisa dibeli mulai Rp10.000 lewat tokenisasi, lalu bertanya: apakah tokenisasi sudah legal di Indonesia, dan siapa yang mengawasinya? Jawabannya tidak bisa satu kata, karena aturannya tersusun dalam beberapa lapis dan sebagian masih berupa rancangan. Aturan tokenisasi di Indonesia per November 2026 terdiri dari dasar undang-undang

Orbitum
Sejarah Sukuk Negara Indonesia: Awal Mula, Tonggak Penting, dan Perkembangannya

5 NOV 2026DIEdukasi

Sejarah Sukuk Negara Indonesia: Awal Mula, Tonggak Penting, dan Perkembangannya

Hari ini Anda bisa memesan sukuk negara dari aplikasi bank dengan modal Rp1 juta. Dua puluh tahun lalu, pemerintah belum bisa menerbitkan sukuk karena undang-undangnya belum ada. Undang-undang itu baru lahir pada 2008. Sejarah sukuk negara Indonesia dimulai secara resmi pada 26 Agustus 2008, saat pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri IFR0001 dan

Orbitum
Pasar Perdana dan Pasar Sekunder Sukuk: Kenapa Minimum Belinya Berbeda-beda?

4 NOV 2026DIEdukasi

Pasar Perdana dan Pasar Sekunder Sukuk: Kenapa Minimum Belinya Berbeda-beda?

Anda mungkin pernah melihat sukuk negara yang sama ditawarkan dengan angka minimum yang jauh berbeda. Dokumen penerbitan INDOIS33 menyebut USD 200.000, sementara halaman produk sebuah bank menyebut USD 1.000. Sukuk Ritel bisa dipesan mulai Rp1 juta, tetapi penawaran di lelang sukuk negara baru diterima mulai Rp1 miliar. Lalu, angka mana yang benar? Semuanya benar, karena

Orbitum
Tokenisasi RWA di Luar Negeri: Contoh Penerapan dan Aturannya di Berbagai Negara

3 NOV 2026DIEdukasi

Tokenisasi RWA di Luar Negeri: Contoh Penerapan dan Aturannya di Berbagai Negara

Anda mungkin pernah membaca bahwa manajer investasi terbesar di dunia sudah punya dana ter-tokenisasi, atau bahwa pemerintah Hong Kong menerbitkan obligasinya langsung di blockchain. Berita seperti ini mudah membuat tokenisasi terdengar sudah menjadi arus utama di luar negeri. Kenyataannya lebih beragam: sebagian proyek sudah berjalan dengan uang sungguhan, sebagian masih uji coba, dan aturannya berbeda

Orbitum
cta

Investasi Syariah
yang Bisa Kamu Percaya

Sesuai prinsip syariah, didukung aset nyata, dikelola manajer investasi berlisensi OJK. Daftar sekarang dan mulai dari akun yang terverifikasi.