Anda mungkin pernah membaca berita bahwa surat berharga negara kelak bisa dibeli mulai Rp10.000 lewat tokenisasi, lalu bertanya: apakah tokenisasi sudah legal di Indonesia, dan siapa yang mengawasinya? Jawabannya tidak bisa satu kata, karena aturannya tersusun dalam beberapa lapis dan sebagian masih berupa rancangan.
Aturan tokenisasi di Indonesia per November 2026 terdiri dari dasar undang-undang yang sudah ada, yaitu Pasal 213 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, mekanisme uji coba (regulatory sandbox) OJK yang sudah berjalan, dan Peraturan OJK khusus tentang penawaran aset ditokenisasi yang masih disusun. Artinya, tokenisasi sudah diakui sebagai kegiatan yang berada di bawah pengawasan sektor jasa keuangan, tetapi aturan teknisnya belum terbit.
Artikel ini memetakan setiap lapis itu, menjelaskan apa yang sudah pasti dan apa yang belum, lalu memberi panduan praktis untuk menilai produk tokenisasi selama masa transisi. Artikel ini akan kami perbarui setiap kali ada perkembangan resmi.
Daftar Isi
- Apa yang Dimaksud Aturan Tokenisasi?
- Peta Aturan Tokenisasi: Tiga Lapis
- Lapis Undang-Undang: Pasal 213 UU 4/2026
- Lapis yang Sudah Berjalan: Sandbox OJK
- Lapis yang Sedang Disusun: Dua Rancangan POJK
- Fungsi Aturan Khusus Tokenisasi bagi Investor
- Empat Pertanyaan yang Belum Dijawab Regulator
- Cara Menyikapi Produk Tokenisasi Selama Aturannya Belum Terbit
- Linimasa Perkembangan Aturan
- Kesimpulan
- Referensi
- Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
1. Apa yang Dimaksud Aturan Tokenisasi?
Sebelum membahas aturannya, samakan dulu pengertian tokenisasi. OJK menggambarkan tokenisasi aset nyata (real world asset atau RWA) sebagai proses merepresentasikan aset nyata, atau hak ekonomi yang berkaitan dengan aset tersebut, dalam bentuk digital melalui teknologi, termasuk teknologi buku besar terdistribusi atau distributed ledger technology (ANTARA, 19 Oktober 2026).
Perhatikan dua kata dalam definisi itu: aset nyata atau hak ekonomi. Keduanya tidak sama. Pemegang token bisa memiliki asetnya secara langsung, bisa juga hanya memegang hak atas manfaat ekonomi aset yang secara hukum dimiliki pihak lain. Perbedaan ini akan muncul lagi di bagian 7, karena aturan yang sedang disusun perlu menjawabnya.
Jadi yang dimaksud “aturan tokenisasi” adalah seluruh ketentuan yang menjawab pertanyaan berikut:
- Siapa yang boleh menerbitkan dan menawarkan token atas aset nyata?
- Aset apa saja yang boleh ditokenisasi, dan bagaimana keberadaannya dibuktikan?
- Izin apa yang dibutuhkan, dan siapa yang mengawasi?
- Apa hak pemegang token, dan bagaimana mereka dilindungi bila penyelenggara gagal?
- Bagaimana penerbit mencatat dan melaporkan kegiatannya?
Di Indonesia, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu belum berada di satu dokumen. Sebagian sudah ada di undang-undang, sebagian di aturan OJK yang berlaku, dan sebagian masih di meja perumus.
2. Peta Aturan Tokenisasi: Tiga Lapis
Cara termudah memahami posisinya adalah membayangkan rumah yang sedang dibangun. Fondasinya sudah dicor, beberapa ruangan sudah dipakai untuk uji coba, tetapi denah lengkap interiornya belum disahkan.
| Lapis | Analogi | Isi | Status per 2 November 2026 |
| Undang-undang | Fondasi | Pasal 213 UU 4/2026 menyebut aktivitas tokenisasi dalam ruang lingkup Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) | Berlaku |
| Aturan OJK yang sudah ada | Ruang uji coba dan ruang sebelah | POJK 3/2024 tentang penyelenggaraan ITSK (sandbox); POJK 27/2024 sebagaimana diubah POJK 23/2025 tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital | Berlaku |
| Aturan OJK khusus tokenisasi | Denah interior | RPOJK Penawaran Aset Ditokenisasi; RPOJK Penawaran Aset Keuangan Digital | Masih rancangan |
| Aspek syariah | Sertifikat kelayakan khusus | Kajian prinsip syariah aset keuangan digital oleh OJK, serta Sertifikasi Kesesuaian Syariah DSN-MUI | Kajian berjalan, fatwa khusus belum ada |
Ada satu catatan penting di baris kedua. POJK tentang perdagangan aset keuangan digital mengatur bursa, pedagang, kliring, dan kustodian di pasar aset keuangan digital. Aturan itu tidak dirancang khusus untuk menerbitkan token atas sukuk, emas, atau properti. Itulah sebabnya OJK menyusun aturan tersendiri untuk penawaran aset ditokenisasi.
3. Lapis Undang-Undang: Pasal 213 UU 4/2026
Fondasi aturan tokenisasi ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Isinya bisa diringkas dalam tiga poin:
- Pasal 213 ayat (1) mengatur ruang lingkup ITSK. Huruf h memasukkan aktivitas yang terkait aset keuangan digital ke dalam ruang lingkup itu.
- Penjelasan Pasal 213 huruf h merinci jenis aktivitasnya, dan pada angka 1 menyebut aktivitas tokenisasi secara eksplisit.
- Pasal 213 ayat (2) menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada Bank Indonesia dan OJK sesuai kewenangan masing-masing.
Dari tiga poin itu, ada dua hal yang sudah pasti. Pertama, tokenisasi diakui sebagai kegiatan di sektor jasa keuangan, sehingga berada dalam jangkauan pengawasan. Kedua, aturan teknisnya harus datang dari regulator, dan untuk penawaran aset ditokenisasi, regulator yang sedang menyusunnya adalah OJK.
Bagi Anda sebagai investor, implikasinya sederhana. Sebuah produk tokenisasi tidak otomatis “legal” hanya karena tokenisasi disebut di undang-undang, sama seperti sebuah bank tidak otomatis sah hanya karena perbankan diatur undang-undang. Yang menentukan adalah apakah penyelenggaranya memenuhi aturan pelaksana dan diawasi OJK.
4. Lapis yang Sudah Berjalan: Sandbox OJK
Sambil menunggu aturan khusus, OJK menguji model bisnis tokenisasi lewat regulatory sandbox berdasarkan POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Sandbox adalah ruang uji coba terbatas: penyelenggara menjalankan model bisnisnya dalam batasan tertentu, di bawah pemantauan OJK, sebelum ada aturan permanen.
Angka sandbox per September 2026
Menurut Siaran Pers OJK SP 185 tanggal 5 Oktober 2026, sejak POJK 3/2024 terbit OJK telah menerima 372 permintaan konsultasi dan 39 permohonan menjadi peserta sandbox. Tujuh peserta dinyatakan lulus. Model bisnis tokenisasi di antaranya:
- tokenisasi emas
- tokenisasi surat berharga dengan skema Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), yang menurut OJK melibatkan manajer investasi dan bank kustodian dalam ekosistem pasar modal
- tokenisasi manfaat kepemilikan properti
Sebagai pembanding, siaran pers RDK April 2026 (SP 89, 5 Mei 2026) baru mencatat empat peserta lulus. Dalam lima bulan, jumlahnya hampir dua kali lipat.
Lulus sandbox belum sama dengan berizin
Ini poin yang paling sering keliru dipahami. Menurut laman Regulatory Sandbox OJK, peserta yang lulus mendapat surat lulus yang berlaku enam bulan dan dapat diperpanjang. Dalam masa itu, peserta wajib mengajukan izin usaha. Jika izin tidak diajukan sampai masa berlakunya habis, status lulusnya gugur dan peserta wajib menjalankan rencana keluar (exit policy) paling lama tiga bulan.
Ada satu jalur lagi yang perlu Anda tahu. Menurut POJK 3/2024 sebagaimana dikutip OJK dalam SP 89, penyelenggara dengan model bisnis yang sama dengan peserta yang sudah lulus berhak mendaftar ke OJK tanpa melalui uji coba.
Jadi ada setidaknya empat status yang berbeda:
| Status | Artinya bagi Anda |
| Sedang uji coba sandbox | Beroperasi terbatas sesuai rencana uji coba, belum ada izin usaha |
| Lulus sandbox | Model bisnisnya dinilai layak, tetapi izin usaha belum tentu terbit |
| Terdaftar atau berizin | Sudah memegang status resmi dari OJK untuk kegiatan tertentu |
| Tidak tercatat di OJK | Tidak berada dalam pengawasan; risikonya sepenuhnya di tangan Anda |
OJK juga sedang menyusun rancangan perubahan POJK 3/2024, antara lain untuk menyempurnakan mekanisme sandbox, perizinan, dan pelindungan konsumen (OJK, SP 185). Ketentuan sandbox di atas karena itu bisa berubah.
5. Lapis yang Sedang Disusun: Dua Rancangan POJK
Ada dua rancangan yang relevan dengan tokenisasi. Keduanya perlu dibedakan.
RPOJK Penawaran Aset Keuangan Digital (draf publik 2025)
Pada 19 September 2025, OJK mengunggah Rancangan Peraturan OJK tentang Penawaran Aset Keuangan Digital di laman Rancangan Regulasi untuk meminta tanggapan masyarakat, dengan batas tanggapan 2 Oktober 2025. Draf yang dipublikasikan mengatur penawaran aset keuangan digital oleh penerbit kepada masyarakat, termasuk prinsip bahwa penawaran dilakukan secara teratur, wajar, transparan, dan efisien. Draf itu juga memuat satu paragraf khusus tentang persyaratan kegiatan usaha penawaran aset ditokenisasi.
Per pencarian kami pada 2 November 2026, belum ditemukan POJK final dengan judul tersebut.
RPOJK Penawaran Aset Ditokenisasi (2026)
Rancangan kedua lebih spesifik. Dalam Siaran Pers RDK April 2026 (SP 89, 5 Mei 2026), OJK menyebut sedang menyusun RPOJK tentang Penawaran Aset Ditokenisasi atau Tokenisasi Real World Asset (RWA). Menurut siaran pers itu:
- rancangan ini ditujukan untuk mengatur aset keuangan digital yang merepresentasikan aset nyata dalam bentuk digital melalui tokenisasi;
- penyusunannya merupakan tindak lanjut atas kelulusan peserta sandbox yang mengembangkan model bisnis tokenisasi RWA;
- substansinya mencakup kriteria RWA yang dapat ditokenisasi, tata cara penyelenggaraan penawaran, proses perizinan, pelindungan konsumen, serta pencatatan dan pelaporan keuangan oleh penerbit token.
Pada Oktober 2026, pejabat OJK memberi gambaran tambahan:
- Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK, Adi Budiarso, menyatakan pada 6 Oktober 2026 bahwa penyusunan rancangan ini masih berjalan bersama pengaturan stablecoin. Menurut ANTARA, aturan terkait inovasi ini diharapkan selesai tahun ini atau awal tahun depan.
- Dalam diskusi dengan media pada 8 Oktober 2026, OJK menyebut akan mengatur kriteria penerbit, jenis aset, tata kelola, perizinan, dan pengawasan, termasuk persyaratan aset dasar yang menjadi landasan penerbitan token (Republika, 9 Oktober 2026). Cakupan yang disebut antara lain emas, surat berharga negara, dan manfaat ekonomi properti.
- OJK juga menekankan kewajiban memastikan keberadaan aset dasar sebelum token diterbitkan, untuk mencegah penerbitan fiktif dan klaim ganda (Stabilitas, 9 Oktober 2026).
Ada satu ketidakcocokan yang perlu diluruskan. Sebagian pemberitaan 8 Oktober menulis penyusunan rancangan ini “dimulai Oktober 2026”, padahal rancangan yang sama sudah tercantum di siaran pers resmi April 2026. Artikel ini berpegang pada siaran pers OJK sebagai sumber primer.
Bagaimana kedua rancangan berhubungan?
Dokumen publik belum menjelaskannya. Dari judulnya, rancangan 2025 berbicara tentang penawaran aset keuangan digital secara umum, sedangkan rancangan 2026 khusus untuk aset ditokenisasi. Apakah keduanya akan terbit sebagai satu aturan, dua aturan yang saling melengkapi, atau salah satunya diserap ke yang lain, belum ada pernyataan resmi. Kami akan memperbarui bagian ini begitu ada kejelasan.
Tokenisasi sukuk oleh negara
Di luar dua rancangan itu, ada inisiatif ketiga. Dalam Siaran Pers SP 195 tanggal 20 Oktober 2026, OJK menyatakan sedang mengembangkan tokenisasi sukuk bersama Kementerian Keuangan, sekaligus mengkaji prinsip syariah untuk aset keuangan digital. Dalam forum Ijtima’ Sanawi DSN-MUI, inisiatif ini disebut sebagai rencana tokenisasi Sukuk Negara Valas. Namun, per akhir Oktober 2026, DSN-MUI belum menerbitkan fatwa yang secara eksplisit mengesahkan kategori aset ini (Investortrust, 29 Oktober 2026). Jadwal, seri, dan infrastrukturnya juga belum diumumkan. Pembahasan lebih dalam ada di Manfaat Tokenisasi Sukuk Negara.
6. Fungsi Aturan Khusus Tokenisasi bagi Investor
Mengapa aturan khusus ini penting, padahal sandbox sudah berjalan? Karena sandbox menilai satu model bisnis milik satu penyelenggara, sedangkan POJK menetapkan standar yang berlaku untuk semua pihak. Berdasarkan cakupan yang diumumkan OJK, aturan ini akan memengaruhi Anda di lima titik:
| Cakupan RPOJK (SP 89) | Pertanyaan investor yang dijawab |
| Kriteria RWA yang dapat ditokenisasi | Apakah aset di balik token ini memang boleh ditokenisasi? |
| Tata cara penyelenggaraan penawaran | Informasi apa yang wajib diungkap sebelum saya membeli? |
| Proses perizinan | Siapa yang berwenang menawarkan, dan bagaimana saya mengeceknya? |
| Pelindungan konsumen | Apa hak saya jika penyelenggara bermasalah atau berhenti? |
| Pencatatan dan pelaporan keuangan penerbit | Bagaimana saya tahu jumlah token sama dengan aset yang disimpan? |
Analogi sederhananya seperti standar keamanan pangan. Sebelum ada standar, Anda harus memeriksa sendiri dapur setiap penjual. Setelah ada standar, Anda cukup memeriksa apakah penjual itu memegang sertifikat yang berlaku, karena pemeriksaan dapurnya sudah dilakukan pengawas. Selama POJK tokenisasi belum terbit, sebagian besar pemeriksaan “dapur” masih ada di tangan Anda.
OJK sendiri menyebut empat hal yang dibutuhkan agar tokenisasi berkembang secara bertanggung jawab: kepastian hukum, tata kelola yang baik, keamanan teknologi, serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak (Akurat, 14 Oktober 2026, mengutip keterangan tertulis OJK).
7. Empat Pertanyaan yang Belum Dijawab Regulator
Karena aturannya masih rancangan, ada beberapa pertanyaan penting yang jawabannya belum final. Kami menyajikannya sebagai pertanyaan terbuka, bukan kesimpulan.
1. Di rezim mana token atas surat berharga berada? Siaran pers April 2026 menyebut rancangan ini mengatur aset keuangan digital yang merepresentasikan aset nyata. Di sisi lain, sukuk dan obligasi sudah merupakan surat berharga dengan aturannya sendiri, dan OJK menggambarkan model tokenisasi surat berharga skema KPD sebagai bagian dari ekosistem pasar modal. Prinsip yang lazim dipakai regulator adalah substansi ekonomi menentukan klasifikasi, bukan format teknologinya. Mencatat sesuatu di blockchain tidak otomatis mengubah sifat hukumnya. Bagaimana prinsip ini diterapkan pada token atas surat berharga baru akan jelas setelah POJK terbit.
2. Apa hak pemegang token? OJK membedakan token yang mewakili kepemilikan langsung atas aset dan token yang mewakili hak atas manfaat ekonomi (Stabilitas, 9 Oktober 2026). Bedanya mirip memegang sertifikat rumah atas nama sendiri dibanding memegang perjanjian bagi hasil sewa dengan pemilik rumah. Keduanya sah, tetapi perlindungannya berbeda bila pemilik atau penerbit gagal. Aturan baru diharapkan menetapkan kewajiban pengungkapan untuk masing-masing jenis.
3. Bagaimana aspek syariahnya? Kesesuaian syariah aset dasar, misalnya sukuk negara yang diterbitkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008, tidak otomatis berpindah ke lapisan token. Akad antara penerbit token dan investor perlu ditelaah sendiri. OJK sedang mengkaji prinsip syariah aset keuangan digital (SP 195), dan fatwa khusus DSN-MUI belum ada.
4. Bagaimana nasib peserta sandbox yang sudah lulus saat POJK terbit? Peserta yang lulus wajib mengajukan izin usaha. Izin apa yang akan mereka pegang, dan apakah ada masa penyesuaian ketika POJK baru berlaku, belum diumumkan.
8. Cara Menyikapi Produk Tokenisasi Selama Aturannya Belum Terbit
Masa transisi tidak berarti Anda harus menunggu. Ada langkah yang bisa dipakai sekarang untuk produk tokenisasi apa pun:
- Cek status penyelenggara langsung ke kanal resmi OJK, bukan hanya ke materi pemasarannya. Tentukan posisinya: uji coba sandbox, lulus sandbox, terdaftar atau berizin, atau tidak tercatat sama sekali.
- Tanyakan apa hak Anda secara tertulis. Kepemilikan langsung atas aset, atau hak atas manfaat ekonomi yang klaimnya ditujukan ke penerbit token?
- Pastikan aset dasarnya disimpan di kustodian dan terpisah dari harta penyelenggara. Tanpa pemisahan, pemegang token berisiko diperlakukan sebagai kreditur biasa jika penyelenggara gagal.
- Minta bukti bahwa jumlah token cocok dengan aset yang disimpan, misalnya alamat smart contract yang dipublikasikan dan laporan kustodian berkala.
- Tanyakan rencana keluarnya. Jika uji coba dihentikan atau penyelenggara berhenti, bagaimana token ditebus dan berapa lama?
- Waspadai janji imbal hasil tinggi atau pasti. Dalam kegiatan literasi di Universitas Airlangga, OJK mengingatkan generasi muda agar tidak mudah tergiur keuntungan besar dari investasi aset keuangan digital (Dunia Fintech, 14 Oktober 2026). Tokenisasi mengubah cara aset dicatat, bukan sumber imbal hasilnya.
Jika sebuah produk tidak bisa menjawab sebagian besar pertanyaan ini dengan dokumen, ketiadaan jawaban itu layak Anda perhitungkan dalam keputusan. Risiko sukuk dasarnya sendiri, seperti risiko pasar dan nilai tukar, tetap berlaku dan dibahas di Risiko Investasi Sukuk Negara dan Cara Menyikapinya.
9. Linimasa Perkembangan Aturan
Bagian ini akan kami tambah setiap ada perkembangan resmi.
| Tanggal | Perkembangan | Sumber |
| 19 September 2025 | OJK mengunggah RPOJK Penawaran Aset Keuangan Digital untuk tanggapan publik (batas 2 Oktober 2025) | Laman Rancangan Regulasi OJK |
| 5 Mei 2026 | Siaran pers RDK April 2026 menyebut RPOJK Penawaran Aset Ditokenisasi sedang disusun; empat peserta sandbox lulus | OJK, SP 89 |
| 17 Juni 2026 | UU 4/2026 ditetapkan; Pasal 213 menyebut aktivitas tokenisasi dalam ruang lingkup ITSK | UU 4/2026 |
| 5 Oktober 2026 | Tujuh peserta sandbox lulus; rancangan perubahan POJK 3/2024 sedang disusun | OJK, SP 185 |
| 6 Oktober 2026 | OJK menyatakan penyusunan RPOJK penawaran aset ditokenisasi masih berjalan; aturan diharapkan selesai tahun ini atau awal 2027 | ANTARA |
| 8 Oktober 2026 | OJK menekankan kepastian keberadaan aset dasar sebelum token diterbitkan | Stabilitas; Republika |
| 20 Oktober 2026 | OJK mengembangkan tokenisasi sukuk bersama Kementerian Keuangan dan mengkaji prinsip syariah aset keuangan digital | OJK, SP 195 |
| 21 Oktober 2026 | Ijtima’ Sanawi DSN-MUI membahas tokenisasi; belum ada fatwa khusus | Investortrust |
| 2 November 2026 | POJK khusus penawaran aset ditokenisasi belum terbit | Pemeriksaan Tim Akademi Orbitum |
10. Kesimpulan
Per November 2026, posisi aturan tokenisasi di Indonesia bisa diringkas dalam satu kalimat: dasarnya sudah ada, aturan mainnya belum. Pasal 213 UU 4/2026 beserta Penjelasannya sudah menyebut aktivitas tokenisasi dalam ruang lingkup ITSK dan menyerahkan pengaturan teknisnya kepada OJK. Sandbox OJK sudah meluluskan model tokenisasi emas, surat berharga dengan skema KPD, dan manfaat properti. Namun, Peraturan OJK tentang penawaran aset ditokenisasi masih disusun, dan lulus sandbox tetap belum sama dengan berizin.
Bagi investor, masa transisi ini berarti beban pemeriksaan masih lebih banyak di tangan Anda. Cek status penyelenggara di kanal resmi OJK, pahami hak apa yang sebenarnya Anda pegang, dan pastikan aset dasarnya disimpan terpisah serta dapat dicocokkan dengan jumlah token. Begitu POJK terbit, sebagian pemeriksaan ini akan menjadi kewajiban penerbit yang diawasi regulator.
Kami akan memperbarui artikel ini setiap ada perkembangan resmi. Untuk memahami apa yang berubah ketika aset sekelas sukuk negara ditokenisasi, lanjutkan ke Manfaat Tokenisasi Sukuk Negara.
11. Referensi
ANTARA. (2026, 6 Oktober). OJK: RPOJK penawaran aset ditokenisasi masa depan keuangan digital. https://www.antaranews.com/berita/5773310/ojk-rpojk-penawaran-aset-ditokenisasi-masa-depan-keuangan-digital
ANTARA. (2026, 19 Oktober). OJK: Tokenisasi aset buka alternatif pembiayaan ekonomi Indonesia. https://www.antaranews.com/berita/5797701/ojk-tokenisasi-aset-buka-alternatif-pembiayaan-ekonomi-indonesia
Akurat. (2026, 14 Oktober). Tokenisasi aset makin dilirik, OJK ingatkan investor soal risiko. https://www.akurat.co/keuangan/898460/tokenisasi-aset-makin-dilirik-ojk-ingatkan-investor-soal-risiko
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2008). Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. https://dsnmui.or.id
Dunia Fintech. (2026, 14 Oktober). OJK dorong generasi muda pahami tokenisasi aset. https://duniafintech.com/ojk-dorong-generasi-muda-pahami-tokenisasi-aset/
Investortrust. (2026, 29 Oktober). Tokenisasi aset syariah berpotensi buka peluang pasar hingga Rp 32,31 triliun. https://investortrust.id/market/120866/tokenisasi-aset-syariah-berpotensi-buka-peluang-pasar-hingga-rp-32-31-triliun
Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. https://ojk.go.id/id/regulasi/Default.aspx [VERIFIKASI tautan langsung ke halaman POJK]
Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 (penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital; judul diringkas), sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2025. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-27-2024-AKD-AK.aspx
Otoritas Jasa Keuangan. (2025, 19 September). Rancangan Peraturan OJK tentang Penawaran Aset Keuangan Digital (permintaan tanggapan masyarakat). https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Pages/RPOJK-Penawaran-Aset-Keuangan-Digital.aspx
Otoritas Jasa Keuangan. (2026, 5 Mei). Siaran Pers SP 89/DKPU/OJK/V/2026: Kinerja sektor jasa keuangan terjaga di tengah berlanjutnya ketidakpastian kondisi global (RDK April 2026). https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-April-2026.aspx
Otoritas Jasa Keuangan. (2026, 5 Oktober). Siaran Pers SP 185/OJK/DKPU/X/2026 (RDK September 2026). https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-September-2026.aspx
Otoritas Jasa Keuangan. (2026, 20 Oktober). Siaran Pers SP 195/OJK/DKPU/X/2026: OJK dan DSN-MUI gelar Ijtima’ Sanawi 2026. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-DSN-MUI-Gelar-Ijtima-Sanawi-2026.aspx
Otoritas Jasa Keuangan. (t.t.). Regulatory Sandbox. Diakses 30 Oktober 2026. https://ojk.go.id/id/fungsi-utama/itsk/regulatory-sandbox/default.aspx
Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180). https://peraturan.bpk.go.id/Details/350166/uu-no-4-tahun-2026
Republika. (2026, 9 Oktober). OJK siapkan aturan tokenisasi emas hingga SBN, investasi bisa Rp10 ribu. https://ekonomi.republika.co.id/berita/tmm64g416/ojk-siapkan-aturan-tokenisasi-emas-hingga-sbn-investasi-bisa-rp10-ribu
Stabilitas. (2026, 9 Oktober). Buka akses modal mini: OJK rancang regulasi aset riil tertokenisasi dan stablecoin. https://www.stabilitas.id/buka-akses-modal-mini-ojk-rancang-regulasi-aset-riil-tertokenisasi-dan-stablecoin/
12. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apakah tokenisasi legal di Indonesia? Tokenisasi sudah disebut secara eksplisit dalam Penjelasan Pasal 213 UU Nomor 4 Tahun 2026 sebagai bagian dari ruang lingkup ITSK, sehingga berada di bawah pengawasan sektor jasa keuangan. Namun, legalitas sebuah produk tetap bergantung pada status penyelenggaranya di OJK, bukan hanya pada kegiatan tokenisasinya.
Apakah sudah ada POJK khusus tokenisasi? Belum, per 2 November 2026. OJK sedang menyusun RPOJK tentang Penawaran Aset Ditokenisasi, yang menurut OJK diharapkan selesai tahun ini atau awal 2027.
Apa saja yang akan diatur RPOJK Penawaran Aset Ditokenisasi? Menurut siaran pers RDK April 2026, cakupannya antara lain kriteria RWA yang dapat ditokenisasi, tata cara penyelenggaraan penawaran, proses perizinan, pelindungan konsumen, serta pencatatan dan pelaporan keuangan oleh penerbit token.
Apa bedanya lulus sandbox dengan berizin? Lulus sandbox berarti model bisnisnya dinilai layak setelah uji coba. Peserta yang lulus mendapat surat lulus yang berlaku enam bulan dan wajib mengajukan izin usaha dalam masa itu. Izin usaha adalah status yang berbeda dan harus dicek tersendiri.
Model tokenisasi apa saja yang sudah lulus sandbox OJK? Per September 2026, OJK mencatat tujuh peserta lulus, termasuk model tokenisasi emas, tokenisasi surat berharga dengan skema Kontrak Pengelolaan Dana, dan tokenisasi manfaat kepemilikan properti (OJK, SP 185).
Apakah tokenisasi sukuk sudah mendapat fatwa DSN-MUI? Sukuk negara sebagai aset dasar sudah berlandaskan Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008. Untuk lapisan tokennya, per akhir Oktober 2026 kami belum menemukan fatwa DSN-MUI yang secara khusus mengaturnya, dan OJK masih mengkaji prinsip syariah aset keuangan digital.
Siapa yang mengawasi tokenisasi di Indonesia? OJK, berdasarkan kewenangan yang diberikan UU P2SK sebagaimana diubah UU 4/2026. Bank Indonesia juga diberi kewenangan pengaturan untuk ruang lingkup ITSK tertentu sesuai Pasal 213 ayat (2).
Apa yang harus saya cek sebelum membeli produk tokenisasi sekarang? Status penyelenggara di kanal resmi OJK, hak hukum Anda sebagai pemegang token, pemisahan aset dasar di kustodian, kecocokan jumlah token dengan laporan kustodian, dan rencana keluar bila penyelenggara berhenti. Rinciannya ada di bagian 8.
Disclaimer: Artikel ini disusun untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan nasihat hukum, ajakan, atau rekomendasi untuk membeli instrumen investasi tertentu. Setiap investasi mengandung risiko. Status regulasi dapat berubah sewaktu-waktu; lakukan riset mandiri dan verifikasi informasi terbaru melalui kanal resmi OJK sebelum mengambil keputusan.




