Menu

Edukasi

Sejarah Sukuk Negara Indonesia: Awal Mula, Tonggak Penting, dan Perkembangannya

C
Christian Titus
22 min read · NOV 5, 2026
Sejarah Sukuk Negara Indonesia: Awal Mula, Tonggak Penting, dan Perkembangannya

Hari ini Anda bisa memesan sukuk negara dari aplikasi bank dengan modal Rp1 juta. Dua puluh tahun lalu, pemerintah belum bisa menerbitkan sukuk karena undang-undangnya belum ada. Undang-undang itu baru lahir pada 2008.

Sejarah sukuk negara Indonesia dimulai secara resmi pada 26 Agustus 2008, saat pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri IFR0001 dan IFR0002, sekitar tiga bulan setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN diundangkan pada 7 Mei 2008. Sejak itu, sukuk negara berkembang dari satu jenis untuk investor institusi menjadi satu keluarga instrumen: Sukuk Ritel, Sukuk Tabungan, sukuk global, sukuk proyek, green sukuk, hingga sukuk wakaf.

Kalau Anda belum mengenal instrumennya, baca dulu Apa Itu Sukuk Negara (SBSN)?

Daftar Isi

  1. Apa Itu Sukuk Negara?
  2. Sebelum Ada Sukuk Negara (1992 sampai 2005)
  3. Mengapa Pemerintah Perlu Menerbitkan Sukuk (2005 sampai 2007)
  4. Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008
  5. 26 Agustus 2008: Sukuk Negara Pertama
  6. 2009: Sukuk Ritel, Sukuk Global, SDHI, dan Lelang Perdana
  7. 2010 sampai 2013: Lelang Rutin dan Sukuk untuk Proyek
  8. 2014 sampai 2017: Struktur Baru dan Lahirnya Sukuk Tabungan
  9. 2018 sampai 2020: Green Sukuk, Pemesanan Online, dan Sukuk Wakaf
  10. 2021 sampai 2026: Aturan Proyek Baru dan Skala yang Terus Membesar
  11. Linimasa Ringkas Sukuk Negara Indonesia
  12. Tiga Pola dari Sejarah Sukuk Negara
  13. Kesimpulan
  14. Referensi
  15. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apa Itu Sukuk Negara?

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mendefinisikan SBSN atau sukuk negara sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pemegangnya memiliki bagian atas aset yang menjadi dasar penerbitan, dan imbalannya mengikuti akad yang dipakai, misalnya uang sewa pada akad ijarah.

Obligasi negara biasa cukup bersandar pada janji membayar, sedangkan sukuk butuh aset dasar, akad yang jelas, dan pernyataan kesesuaian syariah. Karena itu, sebelum sukuk pertama bisa dijual, pemerintah harus menyiapkan landasan hukum untuk ketiganya. Perbedaan lengkapnya dibahas di Perbedaan Sukuk dan Obligasi Konvensional.

2. Sebelum Ada Sukuk Negara (1992 sampai 2005)

Keuangan syariah modern di Indonesia tumbuh lebih dulu lewat perbankan. Bank Muamalat berdiri pada 1991 dan mulai beroperasi pada 1992 (Media Keuangan, 2024). Di pasar modal, langkah pertamanya adalah reksa dana syariah yang diterbitkan PT Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997, lalu Jakarta Islamic Index yang diluncurkan pada 3 Juli 2000 (Hukumonline, 2023).

Obligasi syariah mulai punya pegangan pada 2002, saat Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah. Fatwa ini menyatakan obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar bunga tidak dibenarkan secara syariah, sedangkan obligasi yang berdasarkan prinsip syariah dibolehkan. Pada bulan yang sama terbit Fatwa Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.

Pada awal September 2002, PT Indosat Tbk menerbitkan obligasi syariah pertama di Indonesia dengan akad mudharabah (OJK, t.t.), senilai Rp175 miliar (Amertha & Anwar, 2021). Pasar modal syariah kemudian diresmikan pada 14 Maret 2003, dan sejak 2003 sejumlah perusahaan lain ikut menerbitkan obligasi syariah.

Jadi, sukuk korporasi sudah ada enam tahun sebelum sukuk negara. Namun bank syariah dan investor yang hanya mau memegang instrumen syariah belum punya surat berharga syariah terbitan negara.

3. Mengapa Pemerintah Perlu Menerbitkan Sukuk (2005 sampai 2007)

Dorongan untuk menerbitkan sukuk negara datang dari pelaku pasar. Dwi Irianty Hadiningdyah, Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan, menuturkan kepada Media Keuangan (2024) bahwa pada akhir 2005, Ketua DSN-MUI saat itu, Ma’ruf Amin, mendampingi pelaku pasar keuangan syariah mendatangi Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON), cikal bakal DJPPR. Mereka menyampaikan bahwa pertumbuhan keuangan syariah tertahan karena belum ada instrumen syariah. Menurut Dwi, sampai 2005 baru ada tiga bank syariah: Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah.

Dalam penuturan yang sama, ada dua jalan pintas yang sempat dipertimbangkan, lalu ditinggalkan:

  • Konversi Surat Utang Negara. Pemerintah hampir sepakat mengonversi Surat Utang Negara seri FR23 menjadi obligasi syariah, cukup dengan surat pernyataan Menteri Keuangan bahwa dananya tidak dipakai untuk hal yang bertentangan dengan syariah. Gagasan ini ditinggalkan karena pasar bisa meragukan apakah hasil konversi itu benar-benar instrumen syariah.
  • Perppu. Pemerintah juga sempat ingin memakai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jalur ini tidak bisa dipakai karena penerbitan obligasi syariah tidak termasuk keadaan genting atau darurat.

Pilihan akhirnya adalah undang-undang tersendiri. Tim Kementerian Keuangan meyakinkan pimpinannya bahwa sukuk negara bisa menjadi sumber pembiayaan APBN sekaligus cara pemerintah menyediakan instrumen yang dibutuhkan industri keuangan syariah (Media Keuangan, 2024).

Undang-undang juga dibutuhkan untuk urusan teknis. Sukuk lazim diterbitkan lewat perusahaan khusus atau special purpose vehicle (SPV) yang bertindak atas nama investor. IFR Asia (2008) mencatat bahwa undang-undang baru dibutuhkan agar pemerintah bisa memakai struktur SPV, yang tidak dimungkinkan aturan lama. Penjelasan Pasal 13 UU 19/2008 kemudian menegaskan bahwa Perusahaan Penerbit SBSN perlu dibentuk sebagai badan hukum khusus karena karakteristiknya berbeda dari perseroan terbatas, yayasan, atau badan hukum lain yang sudah dikenal di Indonesia.

Dahlan Siamat, yang saat itu menjabat direktur pembiayaan syariah di unit pengelola utang Kementerian Keuangan, menyebut empat tujuan penerbitan sukuk negara kepada IFR Asia: mendorong pasar keuangan syariah domestik, memperluas basis investor, memperbaiki pengelolaan aset negara, dan menciptakan acuan (benchmark) bagi instrumen keuangan syariah domestik. Belakangan, Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, juga mengaitkan pengembangan sukuk negara dengan pelajaran krisis 1998, yang memperlihatkan rapuhnya ketergantungan pada pembiayaan luar negeri (Kontan, t.t.).

Rancangan Undang-Undang tentang SBSN akhirnya masuk ke DPR pada akhir Desember 2007 (Media Keuangan, 2024).

4. Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008

Pembahasan RUU SBSN di DPR hanya memakan waktu sekitar tiga setengah bulan (Media Keuangan, 2024). DPR menyetujuinya pada awal April 2008 (IFR Asia, 2008), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara diundangkan pada 7 Mei 2008. OJK mencatat pengesahan ini sebagai babak baru perkembangan pasar modal syariah Indonesia (OJK, t.t.).

Undang-undang inilah yang memungkinkan pemerintah menerbitkan sukuk negara pertama pada 26 Agustus 2008, dan sejumlah pasalnya membentuk sukuk negara seperti yang dikenal sekarang. Pasal 2 membolehkan SBSN diterbitkan tanpa warkat (scripless), yaitu kepemilikannya dicatat secara elektronik. Penjelasan pasal tersebut menyebut alasannya: agar administrasi kepemilikan dan penyelesaian transaksi di pasar sekunder bisa berjalan “efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.” Pasal yang sama membolehkan SBSN diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di pasar sekunder, yang kelak menjadi dasar perbedaan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan. Pasal 3 membuka beragam akad, mulai dari ijarah, mudarabah, musyarakah, istishna’, akad lain yang sesuai syariah, hingga kombinasinya. Pasal 4 menetapkan SBSN sebagai sumber pembiayaan APBN, termasuk pembangunan proyek, sehingga sukuk berbasis proyek punya dasar hukum. Pasal 9 mewajibkan pemerintah membayar imbalan dan nilai nominal setiap SBSN, dengan dana yang disediakan dalam APBN setiap tahun sampai kewajiban itu berakhir. Pasal 11 membolehkan Barang Milik Negara menjadi Aset SBSN lewat penjualan atau penyewaan hak manfaatnya. Karena fisiknya tidak berpindah, gedung dan tanah negara tetap dipakai untuk layanan publik. Terakhir, Pasal 25 mengatur bahwa untuk setiap penerbitan, Menteri Keuangan meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang berwenang.

Aturan pelaksana menyusul dengan cepat. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 mengatur Perusahaan Penerbit SBSN, dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia didirikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 (Pasardana, 2021). Pada Juni 2008, DSN-MUI menetapkan empat fatwa yang menjadi landasan syariahnya:

  • Fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
  • Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN, yang mengatur penerbitan lewat lelang dan bookbuilding
  • Fatwa Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back
  • Fatwa Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back

Ketua DSN-MUI Ma’ruf Amin menyampaikan kepada detikFinance (2008) pada awal Juli 2008 bahwa DSN-MUI tidak melihat larangan syariah dalam penerbitan sukuk negara.

5. 26 Agustus 2008: Sukuk Negara Pertama

Pada 26 Agustus 2008, pemerintah menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002 untuk pertama kalinya (OJK, t.t.). IFR adalah singkatan dari Islamic Fixed Rate. Penerbitan ini diresmikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan dananya terkumpul sekitar Rp4,7 triliun (Media Keuangan, 2024).

Ada dua pilihan desain dalam seri perdana ini.

Pertama, metode bookbuilding. Pemerintah menunjuk tiga agen penjual yang menghubungi investor dan mengumpulkan pesanan. Menurut Dwi Irianty, cara ini dipilih karena instrumennya masih baru dan belum banyak dikenal. Lelang terbuka baru dipakai setahun kemudian.

Kedua, akad ijarah sale and lease back. Akad ini dipilih karena aset dasarnya, berupa Barang Milik Negara, sudah tersedia sejak awal. Sebagai gambaran, pemerintah menjual hak manfaat atas sebuah gedung kantornya kepada perusahaan penerbit yang mewakili investor, lalu langsung menyewanya kembali. Pemerintah membayar uang sewa kepada perusahaan penerbit, lalu perusahaan penerbit meneruskannya kepada investor sebagai imbalan. Saat jatuh tempo, pemerintah membeli kembali hak manfaat tersebut. Selama itu, gedungnya tidak berpindah dan pegawai tetap bekerja di sana.

Transaksi ini dinobatkan sebagai Islamic Deal of the Year dan Indonesia Capital Markets Deal of the Year dalam IFR Asia Awards 2008. IFR Asia juga mencatat bahwa rencana sukuk berdenominasi dolar yang semula dijadwalkan Oktober 2008 ditunda karena gejolak pasar global saat itu.

6. 2009: Sukuk Ritel, Sukuk Global, SDHI, dan Lelang Perdana

Pada 2009, sukuk negara mulai menjangkau investor perorangan, investor global, dan pengelola dana haji.

  • Sukuk Ritel pertama (SR001). Pada awal 2009, pemerintah menerbitkan Sukuk Ritel untuk individu Warga Negara Indonesia. Total penerbitannya Rp5,5 triliun dan tersebar ke lebih dari 14.000 investor ritel, menurut rangkuman milestone Kementerian Keuangan yang dikutip Bareksa (2018).
  • Sukuk global pertama. Pada April 2009, Indonesia menerbitkan sukuk global berdenominasi dolar AS senilai USD 650 juta, bertenor lima tahun, dengan imbalan 8,8% per tahun. Pesanan yang masuk sekitar USD 4,7 miliar menurut The Jakarta Post (2009), atau USD 4,6 miliar menurut rangkuman Kementerian Keuangan. Saat itu peringkat kredit Indonesia masih di bawah kategori layak investasi.
  • Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Penerbitannya berawal dari nota kesepahaman Menteri Keuangan dan Menteri Agama pada 2009 tentang penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat dalam SBSN (NU Online, 2011).
  • Lelang perdana. Pada 13 Oktober 2009, pemerintah melelang seri IFR0003 dan IFR0004 bertenor 6 dan 11 tahun dengan target indikatif Rp1,5 triliun. Penerbitan ini memakai akad ijarah sale and lease back dan sudah mendapat pernyataan kesesuaian syariah DSN-MUI tertanggal 10 Agustus 2009 (Kontan, 2009).

Sejak itu, sukuk negara dijual lewat tiga metode yang masih dipakai sampai sekarang: lelang, bookbuilding, dan penempatan langsung (private placement).

7. 2010 sampai 2013: Lelang Rutin dan Sukuk untuk Proyek

Mulai 2010, lelang sukuk negara digelar secara berkala (Bareksa, 2018). Menurut Dwi Irianty, frekuensinya sekitar sebulan sekali (Media Keuangan, 2024). Dalam setiap lelang, pemerintah menawarkan beberapa seri dengan tenor menengah dan panjang untuk menampung permintaan dari berbagai jenis investor.

Pada 2011, dua jenis baru lahir. Project Based Sukuk (PBS) memakai proyek pemerintah sebagai dasar penerbitan, dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) bertenor pendek pertama kali dilelang pada Agustus 2011 untuk menyediakan instrumen likuiditas syariah (Bareksa, 2018). Pada tahun yang sama terbit Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan SBSN. Pada 2012, pemerintah menetapkan program Global Medium Term Notes (GMTN) agar penerbitan sukuk global lebih fleksibel dari sisi waktu dan ukuran.

Pada 2013, pemerintah mulai memakai skema pembiayaan proyek melalui SBSN (project financing sukuk). Pada skema ini, dana sukuk diarahkan langsung ke proyek tertentu milik kementerian atau lembaga. Proyek pertamanya adalah jalur ganda kereta api Cirebon-Kroya dengan nilai Rp800 miliar. Menurut Nota Keuangan yang dikutip Bisnis Indonesia (2021), skema ini membesar menjadi Rp27,57 triliun pada 2021, dengan akumulasi pembiayaan 2013 sampai 2021 sebesar Rp145,84 triliun untuk 3.447 proyek. Jenis proyeknya beragam: rel kereta, jalan dan jembatan, gedung perguruan tinggi, madrasah, asrama haji, hingga infrastruktur sumber daya air (CNBC Indonesia, 2020).

8. 2014 sampai 2017: Struktur Baru dan Lahirnya Sukuk Tabungan

Rangkuman milestone Kementerian Keuangan (Bareksa, 2018) mencatat langkah-langkah berikut:

  • 2014: sukuk global mulai memakai struktur wakalah, akad pemberian kuasa untuk mengelola dana investor.
  • 2015: sukuk global dicatatkan ganda di Nasdaq Dubai dan Bursa Efek Singapura untuk menarik lebih banyak investor Timur Tengah. Menurut Dwi Irianty, penerbitan sukuk negara tahun itu mulai melampaui Rp100 triliun per tahun.
  • 2016: pemerintah menerbitkan Sukuk Tabungan pertama (ST001) senilai Rp2,5 triliun kepada 11.338 investor. Bedanya dengan Sukuk Ritel, Sukuk Tabungan tidak bisa diperdagangkan. Pada tahun yang sama, penjualan Sukuk Ritel mencapai Rp31,5 triliun dari 48.444 investor, angka tertinggi sampai 2018.
  • 2017: Indonesia menerbitkan sukuk global senilai USD 3 miliar untuk tenor 5 dan 10 tahun, sukuk global dolar AS terbesar yang pernah diterbitkan Indonesia saat itu.

Tahun 2015 juga membawa aturan baru bagi sukuk di pasar modal. Sejak 31 Desember 2012, pengaturan dan pengawasan pasar modal sudah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2015b). Pada November 2015, OJK menerbitkan POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, aturan pertama yang mengatur penerbitan sukuk secara tersendiri. Sebelumnya, ketentuan sukuk berada di dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, yang pertama kali terbit pada 2006 dan disempurnakan pada 2009 (Bapepam-LK, 2009). Menurut penjelasannya, POJK 18/2015 menyempurnakan Peraturan IX.A.13 sekaligus mengatur penerbitan sukuk secara khusus (OJK, 2015a). Aturan ini kemudian diubah dengan POJK Nomor 3/POJK.04/2018 (OJK, 2018).

POJK 18/2015 mengatur sukuk yang diterbitkan emiten lewat penawaran umum, yaitu sukuk korporasi. Penerbitan sukuk negara tetap berpijak pada UU 19/2008 dan aturan pelaksananya dari pemerintah. Peran OJK terhadap sukuk negara ada pada perdagangannya, karena Pasal 26 UU 19/2008 menyerahkan pengaturan dan pengawasan perdagangan SBSN kepada otoritas di bidang pasar modal.

9. 2018 sampai 2020: Green Sukuk, Pemesanan Online, dan Sukuk Wakaf

Pada Februari 2018, Indonesia menerbitkan green sukuk negara pertama di dunia senilai USD 1,25 miliar (UNDP Indonesia, 2018). Dana green sukuk dialokasikan untuk proyek ramah lingkungan.

Pada 1 November 2018, pemerintah meluncurkan penjualan Sukuk Tabungan seri ST002 secara online lewat platform elektronik, sekaligus memperkenalkan konsep waqf linked sukuk (Bareksa, 2018). Sejak itu, investor ritel bisa memesan sukuk dari ponsel selama masa penawaran.

Setahun kemudian, Sukuk Tabungan seri ST006 yang ditawarkan November 2019 menjadi green sukuk ritel pertama di dunia (Bareksa, 2019).

Pada 2020 lahir Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yang menghubungkan wakaf uang dengan sukuk negara. Seri SW001 ditempatkan secara langsung pada Maret 2020, lalu versi ritelnya, SWR001, ditawarkan pada Oktober 2020 (Kontan, 2020). Imbalannya disalurkan nazhir untuk program sosial. Menurut Media Keuangan (2024), CWLS meraih penghargaan pertama Islamic Development Bank Prize for Impactful Achievement in Islamic Economics.

Tahun 2020 juga mencatat penerbitan sukuk negara tertinggi dalam setahun, sekitar Rp367 triliun. Dwi Irianty mengaitkannya dengan pandemi: penerimaan pajak turun sementara kebutuhan APBN membesar (Media Keuangan, 2024).

10. 2021 sampai 2026: Aturan Proyek Baru dan Skala yang Terus Membesar

Pada Juni 2021, pemerintah menerbitkan sukuk global USD 3 miliar dalam tiga seri, termasuk green sukuk bertenor 30 tahun senilai USD 750 juta. Menurut siaran pers yang dipublikasikan Bank Indonesia, seri ini menjadi green sukuk dengan tenor terpanjang di dunia saat itu (Bank Indonesia, 2021). Sampai Juni 2026, akumulasi green sukuk global yang diterbitkan sejak 2018 mencapai USD 7,7 miliar (Bisnis Indonesia, 2026).

Pada 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan SBSN mencabut PP Nomor 56 Tahun 2011. Aturan ini menjadi payung baru bagi sukuk yang membiayai proyek pemerintah.

Dari sisi skala, angkanya terus naik:

IndikatorAngkaSumber
Penerbitan tahun pertama (2008)Sekitar Rp4,7 triliunMedia Keuangan (2024)
Penerbitan kumulatif sampai 25 Oktober 2018Rp938,68 triliunBareksa (2018)
Outstanding per 25 Oktober 2018Rp645,56 triliunBareksa (2018)
Penerbitan kumulatif sampai Maret 2024Rp2.590 triliunMedia Keuangan (2024)
Penerbitan kumulatif dalam 17 tahunLebih dari Rp3.000 triliunKontan (t.t.)
Penerbitan kumulatif Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan 2009 sampai 2026Rp652,2 triliun dari 41 seriCNBC Indonesia (2026)
Outstanding per 30 September 2026Rp1.818,56 triliunIDN Times (2026)

Dalam delapan tahun terakhir, outstanding sukuk negara naik hampir tiga kali lipat, dari Rp645,56 triliun pada Oktober 2018 menjadi Rp1.818,56 triliun pada September 2026. Di tingkat global, Media Keuangan (2024) mencatat aset sukuk Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar di dunia pada 2022, senilai USD 84 miliar.

Penerbitan ritel juga masih berjalan rutin. Sepanjang 2026, pemerintah menawarkan seri Sukuk Ritel, Sukuk Tabungan, dan Sukuk Wakaf Ritel. Rinciannya ada di Jenis-Jenis Sukuk Negara.

11. Linimasa Ringkas Sukuk Negara Indonesia

WaktuPeristiwa
1992Bank Muamalat mulai beroperasi
3 Juli 1997Reksa dana syariah pertama diterbitkan
September 2002Fatwa DSN-MUI 32/2002 tentang Obligasi Syariah; obligasi syariah mudharabah Indosat terbit
Akhir 2005DSN-MUI dan pelaku pasar meminta pemerintah menyediakan instrumen syariah
Akhir Desember 2007RUU SBSN masuk ke DPR
7 Mei 2008UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN diundangkan
Juni 2008Fatwa DSN-MUI Nomor 69 sampai 72 tentang SBSN ditetapkan
26 Agustus 2008Sukuk negara pertama, IFR0001 dan IFR0002, diterbitkan
2009Sukuk Ritel pertama, sukuk global pertama (April), SDHI, lelang perdana (Oktober)
2011PBS dan SPN-S pertama; PP Nomor 56 Tahun 2011 tentang pembiayaan proyek
2013Pembiayaan proyek pertama melalui SBSN: jalur ganda kereta Cirebon-Kroya
2014Sukuk global memakai struktur wakalah
November 2015OJK menerbitkan POJK 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (untuk sukuk korporasi)
2016Sukuk Tabungan pertama (ST001)
Februari 2018Green sukuk negara pertama di dunia
November 2018Pemesanan Sukuk Tabungan secara online (ST002)
November 2019Green sukuk ritel pertama di dunia (ST006)
2020Cash Waqf Linked Sukuk (SW001 dan SWR001); penerbitan setahun tertinggi
Juni 2021Green sukuk global bertenor 30 tahun
2023PP Nomor 16 Tahun 2023 menggantikan PP Nomor 56 Tahun 2011
30 September 2026Outstanding sukuk negara Rp1.818,56 triliun

12. Tiga Pola dari Sejarah Sukuk Negara

Tiga pola di bawah ini adalah analisis Tim Akademi Orbitum atas peristiwa-peristiwa di atas.

Aturan datang lebih dulu, produk menyusul. Sukuk negara pertama baru terbit setelah undang-undang, peraturan pemerintah, dan fatwa DSN-MUI lengkap. Pola yang sama terlihat pada PBS: seri pertamanya terbit pada 2011 dan memakai akad ijarah asset to be leased yang fatwanya, Fatwa DSN-MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010, ditetapkan setahun sebelumnya. Pembiayaan proyek pada 2013 juga didahului PP Nomor 56 Tahun 2011. Bagi investor, pola ini berarti setiap jenis sukuk negara punya rujukan hukum dan fatwa yang bisa diperiksa.

Basis investor terus melebar. Pada 2008, sukuk negara hanya dibeli institusi. Pada 2009, individu, investor global, dan pengelola dana haji ikut masuk. Pada 2018, pemesanan bisa dilakukan secara online, dan pada 2020 pewakaf ikut menjadi bagian dari pasar ini. Sekarang, pemesanan minimal sukuk ritel Rp1 juta.

Pencatatan makin digital. Undang-undang 2008 sudah membolehkan sukuk tanpa sertifikat fisik dengan alasan efisiensi, kecepatan, keamanan, transparansi, dan akuntabilitas. Sepuluh tahun kemudian, pemesanan pindah ke platform online.

13. Kesimpulan

Sukuk negara Indonesia lahir dari permintaan pasar yang membutuhkan instrumen syariah berkualitas negara. Dari kunjungan DSN-MUI dan pelaku pasar ke Kementerian Keuangan pada akhir 2005 sampai sukuk perdana pada 26 Agustus 2008, prosesnya memakan waktu hampir tiga tahun. Di antaranya, dua jalan pintas lewat konversi obligasi dan Perppu ditinggalkan, lalu undang-undang khusus diundangkan pada 7 Mei 2008.

Dalam 18 tahun berikutnya, sukuk negara bertambah jenisnya untuk melayani kebutuhan yang berbeda: Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan untuk individu, sukuk global untuk investor internasional, PBS dan pembiayaan proyek untuk infrastruktur, green sukuk untuk proyek lingkungan, serta CWLS untuk wakaf. Outstanding-nya kini lebih dari Rp1.800 triliun.

Kewajiban pembayaran oleh negara lewat APBN membuat risiko gagal bayar sukuk negara rendah, tetapi tidak menghapus semua risiko. Seri yang dapat diperdagangkan bisa terjual di bawah harga beli kalau dilepas sebelum jatuh tempo (DJPPR, 2024), dan sukuk global dalam dolar AS membawa risiko kurs bagi investor berpenghasilan rupiah. Penjelasan lengkapnya ada di Risiko Investasi Sukuk Negara dan Cara Menyikapinya.

Setiap kali seri baru ditawarkan, periksa akadnya, aset dasarnya, fatwa yang menjadi landasannya, dan penggunaan dananya. Fitur tiap jenis sukuk negara dibahas di Jenis-Jenis Sukuk Negara.

14. Referensi

Amertha, N. D. M., & Anwar, A. S. (2021). Obligasi syariah di Indonesia: Tinjauan terhadap jenis dan penerapan akad serta perlindungan hukum bagi investor. Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 13(2), 223-247. https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/2401/1746/6310

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2009). Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-181/BL/2009 (menggantikan Keputusan Nomor Kep-130/BL/2006 tanggal 23 November 2006). https://ojk.go.id/Files/regulasi/pasar-modal/bapepam-pm/emiten-pp/bentuk-isi/13.IX.A.13.pdf

Bank Indonesia, Investor Relations Unit. (2021). Republic of Indonesia priced a US$3 billion global sukuk. https://www.bi.go.id/en/iru/highlight-news/Documents/Republic%20of%20Indonesia%20priced%20a%20US$%203%20billion%20Global%20Sukuk.pdf

Bareksa. (2018, 2 November). Masuki satu dasawarsa, yuk melihat kembali milestone sukuk negara 2008-2018. https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2018-11-02/masuki-satu-dasawarsa-yuk-melihat-kembali-milestone-sukuk-negara-2008-2018

Bareksa. (2019, 2 November). Green Sukuk Ritel ST006 pertama di dunia, target penjualan Rp2 triliun. https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2019-11-01/green-sukuk-ritel-st006-pertama-di-dunia-target-penjualan-rp2-triliun

Bisnis Indonesia. (2021, 16 Agustus). Ada 70 proyek Kemenhub yang dibiayai SBSN pada 2022. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210816/98/1430541/ada-70-proyek-kemenhub-yang-dibiayai-sbsn-pada-2022

Bisnis Indonesia. (2026, 15 Juli). Intip paparan Purbaya: Jenis utang pemerintah dan nilainya per Juni 2026. https://ekonomi.bisnis.com/read/20260715/9/1988375/intip-paparan-purbaya-jenis-utang-pemerintah-dan-nilainya-per-juni-2026

CNBC Indonesia. (2020, 23 Januari). Jalan sampai rel kereta, 2.939 proyek dibiayai sukuk negara. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200123154400-4-132235/jalan-sampai-rel-kereta-2939-proyek-dibiayai-sukuk-negara

CNBC Indonesia. (2026, 22 September). Lampaui surat utang, penerbitan sukuk ritel tembus Rp652,2 triliun (mengutip data DJPPR). https://www.cnbcindonesia.com/market/20260922164625-17-769970/lampaui-surat-utang-penerbitan-sukuk-ritel-tembus-rp6522-triliun

detikFinance. (2008, 4 Juli). MUI: Investasi sukuk halal. https://finance.detik.com/moneter/d-967111/mui-investasi-sukuk-halal

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Frequently Asked Questions (FAQ) Sukuk Ritel Seri SR020T3 dan SR020T5. https://api-djppr.kemenkeu.go.id/web/api/v1/media/C2D32699-9B64-4284-96BF-DDE7E3425F30

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah. https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/capital-market/32-obligasi-syariah.pdf

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah. https://dsnmui.or.id

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2008). Fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. https://dsnmui.or.id

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2008). Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/capital-market/70-metode-penerbitan-surat-berharga-syari_ah-negara.pdf

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2008). Fatwa Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back. https://dsnmui.or.id

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2008). Fatwa Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back. https://dsnmui.or.id

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2010). Fatwa Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset to be Leased. https://dsnmui.or.id

Hukumonline. (2023). Mengenal investasi pasar modal syariah. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-investasi-pasar-modal-syariah-lt644743f6474f8

IDN Times. (2026, 14 Oktober). Investor global lirik sukuk, BI sebut pasarnya masih luas (mengutip data DJPPR). https://www.idntimes.com/business/economy/investor-global-lirik-sukuk-bi-sebut-pasarnya-masih-luas-00-gshdq-3f8zjq

IFR Asia. (2008). Islamic Deal/Indonesia Capital Markets Deal (IFR Asia Awards 2008). https://www.ifre.com/ifr-awards/1441798/islamic-dealindonesia-capital-markets-deal

Kontan. (2009, 6 Oktober). Bulan ini, pemerintah lelang SBSN. https://nasional.kontan.co.id/news/bulan-ini-pemerintah-lelang-sbsn-1

Kontan. (2020, 12 Oktober). Bantu investor beramal, pemerintah tawarkan Sukuk Wakaf Ritel dengan imbalan 5,5%. https://insight.kontan.co.id/news/bantu-investor-beramal-pemerintah-tawarkan-sukuk-wakaf-ritel-dengan-imbalan-55

Kontan. (t.t.). Kemenkeu catat total penerbitan sukuk negara tembus Rp3.000 triliun dalam 17 tahun. https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-catat-total-penerbitan-sukuk-negara-tembus-rp-3000-triliun-dalam-17-tahun

Media Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, 1 April). Sukuk Negara, sang katalisator perkembangan keuangan syariah Indonesia. https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/sukuk-negara-sang-katalisator-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia

NU Online. (2011, 15 April). Pemerintah terbitkan Sukuk Dana Haji Rp2 triliun. https://www.nu.or.id/warta/pemerintah-terbitkan-sukuk-dana-haji-rp-2-triliun-P6i4t

Otoritas Jasa Keuangan. (t.t.). Pasar modal syariah. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2015a). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269; Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5758). https://peraturan.go.id/files/ojk18-2015pjl.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2015b). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5822). https://peraturan.go.id/files/ojk53-2015pjl.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 36). https://peraturan.go.id/files/ojk3-2018bt.pdf

Pasardana. (2021, 28 September). Target indikatif Rp5 triliun, pemerintah lelang 6 seri SBSN 5 Oktober 2021. https://pasardana.id/news/2021/9/28/target-indikatif-rp5-triliun-pemerintah-lelang-6-seri-sbsn-5-oktober-2021

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara. https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2008/56TAHUN2008PP.htm

Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 137).

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42).

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852).

The Jakarta Post. (2009, 18 April). First global sukuk a big hit. https://www.thejakartapost.com/news/2009/04/18/first-global-sukuk-a-big-hit

UNDP Indonesia. (2018, 3 April). Indonesia tackles climate change through the issuance of green sukuk (Islamic bond). https://www.undp.org/indonesia/press-releases/indonesia-tackles-climate-change-through-issuance-green-sukuk-islamic-bond-issuance

Catatan: angka penerbitan dan outstanding berubah setiap kali ada penerbitan atau pelunasan. Data dalam artikel ini berlaku pada tanggal yang disebutkan; cek data terbaru di djppr.kemenkeu.go.id.

15. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Kapan sukuk negara pertama kali diterbitkan di Indonesia? Pada 26 Agustus 2008, dengan seri IFR0001 dan IFR0002. Penerbitannya memakai metode bookbuilding dan akad ijarah sale and lease back, dengan dana terkumpul sekitar Rp4,7 triliun.

Apa dasar hukum sukuk negara? Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, yang diundangkan pada 7 Mei 2008. Landasan syariahnya adalah fatwa DSN-MUI, dimulai dari Fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN.

Apa sukuk pertama di Indonesia? Untuk korporasi, Obligasi Syariah Mudharabah PT Indosat Tbk yang terbit pada awal September 2002. Untuk negara, seri IFR0001 dan IFR0002 pada 26 Agustus 2008.

Mengapa pemerintah menerbitkan sukuk kalau sudah ada Surat Utang Negara? Selain sebagai sumber pembiayaan APBN, sukuk negara diterbitkan untuk menyediakan instrumen syariah bagi industri keuangan syariah dan investor yang hanya mau memegang instrumen syariah, memperluas basis investor, dan menciptakan acuan harga bagi instrumen syariah domestik.

Kapan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan pertama kali terbit? Sukuk Ritel pertama (SR001) terbit pada 2009, dengan total penerbitan Rp5,5 triliun kepada lebih dari 14.000 investor. Sukuk Tabungan pertama (ST001) terbit pada 2016 senilai Rp2,5 triliun.

Kapan Indonesia menerbitkan green sukuk pertama? Pada Februari 2018, Indonesia menerbitkan green sukuk global senilai USD 1,25 miliar, yang menjadi green sukuk negara pertama di dunia. Green sukuk ritel pertama, ST006, ditawarkan pada November 2019.

Apa itu Cash Waqf Linked Sukuk dan kapan diluncurkan? CWLS adalah wakaf uang yang ditempatkan pada sukuk negara, dengan imbalan yang disalurkan nazhir untuk program sosial. Seri pertamanya, SW001, ditempatkan pada Maret 2020, dan versi ritelnya, SWR001, ditawarkan pada Oktober 2020.

Apakah sukuk negara bebas risiko? Tidak. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mewajibkan pemerintah membayar imbalan dan nilai nominal lewat APBN, sehingga risiko gagal bayarnya rendah. Namun seri yang dapat diperdagangkan bisa turun harganya kalau dijual sebelum jatuh tempo, kemudahan menjualnya bergantung pada pasar sekunder, dan sukuk global membawa risiko kurs.

Seberapa besar sukuk negara sekarang? Per 30 September 2026, outstanding sukuk negara tercatat Rp1.818,56 triliun, naik hampir tiga kali lipat dari Rp645,56 triliun pada Oktober 2018.


Disclaimer: Artikel ini disusun untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan ajakan atau rekomendasi untuk membeli instrumen investasi tertentu. Setiap investasi mengandung risiko, dan Anda dianjurkan melakukan riset mandiri (do your own research). Data historis dalam artikel ini bersumber dari regulasi, fatwa, dan publikasi yang dicantumkan; verifikasi data terbaru melalui sumber resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Latest Articles

Aturan Tokenisasi Aset Keuangan Digital di Indonesia

NOV 11, 2026INEdukasi

Aturan Tokenisasi Aset Keuangan Digital di Indonesia

Anda mungkin pernah membaca berita bahwa surat berharga negara kelak bisa dibeli mulai Rp10.000 lewat tokenisasi, lalu bertanya: apakah tokenisasi sudah legal di Indonesia, dan siapa yang mengawasinya? Jawabannya tidak bisa satu kata, karena aturannya tersusun dalam beberapa lapis dan sebagian masih berupa rancangan. Aturan tokenisasi di Indonesia per November 2026 terdiri dari dasar undang-undang

Orbitum
Green Sukuk Adalah? Mengenal Green Sukuk Indonesia, Cara Kerja, dan Batas Klaimnya

NOV 6, 2026INEdukasi

Green Sukuk Adalah? Mengenal Green Sukuk Indonesia, Cara Kerja, dan Batas Klaimnya

Setiap kali pemerintah menawarkan Sukuk Tabungan, Anda mungkin melihat satu seri yang diberi label Green Sukuk. Penjelasan yang biasa menyertainya hanya satu kalimat: dananya dipakai untuk proyek ramah lingkungan. Kalimat itu benar, tetapi tidak menjelaskan apa yang sebenarnya dijanjikan label hijau kepada investor dan apa yang tidak. Green sukuk adalah sukuk yang dana hasil penerbitannya

Orbitum
Pasar Perdana dan Pasar Sekunder Sukuk: Kenapa Minimum Belinya Berbeda-beda?

NOV 4, 2026INEdukasi

Pasar Perdana dan Pasar Sekunder Sukuk: Kenapa Minimum Belinya Berbeda-beda?

Anda mungkin pernah melihat sukuk negara yang sama ditawarkan dengan angka minimum yang jauh berbeda. Dokumen penerbitan INDOIS33 menyebut USD 200.000, sementara halaman produk sebuah bank menyebut USD 1.000. Sukuk Ritel bisa dipesan mulai Rp1 juta, tetapi penawaran di lelang sukuk negara baru diterima mulai Rp1 miliar. Lalu, angka mana yang benar? Semuanya benar, karena

Orbitum
Tokenisasi RWA di Luar Negeri: Contoh Penerapan dan Aturannya di Berbagai Negara

NOV 3, 2026INEdukasi

Tokenisasi RWA di Luar Negeri: Contoh Penerapan dan Aturannya di Berbagai Negara

Anda mungkin pernah membaca bahwa manajer investasi terbesar di dunia sudah punya dana ter-tokenisasi, atau bahwa pemerintah Hong Kong menerbitkan obligasinya langsung di blockchain. Berita seperti ini mudah membuat tokenisasi terdengar sudah menjadi arus utama di luar negeri. Kenyataannya lebih beragam: sebagian proyek sudah berjalan dengan uang sungguhan, sebagian masih uji coba, dan aturannya berbeda

Orbitum
cta

Shariah Aligned Investing
You Can Trust

Backed by real assets, managed by an OJK-licensed investment manager, held at a custodian bank. Register now and start from a verified account.